Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Ketua DPR Siap Buka Ruang Dialog Dengan Mahasiswa
2019-09-25 18:22:12
 

Tampak suasana puluhan ribu massa aksi mahasiswa dari berbagai Univertitas serta para Buruh melakukan demo didepan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan selalu memberi ruang kepada para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen untuk berdialog di dalam Gedung DPR RI. Bahkan pada Selasa (24/9/2019) sore, ia dengan didampingi Sekretaris Jendral DPR RI Indra Iskandar berusaha menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen.

Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu sempat berkomunikasi dengan salah satu aaprat kepolisian untuk memastikan kondisi demonstrasi. "Saya bersedia bertemu kapan saja dengan adek-adek mahasiswa. karena saya yakin dan percaya kami di DPR sudah memenuhi aspirasi mahasiswa," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Namun, ketika ia beserta rombongan mendekati pagar Kompleks Parlemen, aparat menembakkan gas air mata ke arah luar, karena pendemo memaksa masuk dengan mendobrak pagar. "Kita berupaya memenuhi itu, tapi ternyata sudah pecah adanya gas air mata dan mahasiswa udah mulai anarkis, mulai menjebol pagar. Maka diambil langkah langkah preventif untuk membubarkan masa itu dimungkinkan sesuai protap," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet mengimbau kepada mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi untuk menurunkan tensi. Pasalnya, ujar Bamsoet, sejumlah aspirasi mereka sudah diakomodir oleh DPR RI. "Saya mengimbau kepada adik-adik mahasiswa agar menurunkan tensi, karena semua tuntutannya sudah kami penuhi terkait dengan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan," tandasnya.

Bamsoet menegaskan bahwa DPR RI juga belum berencana mengesahkan RUU Minerba dan RUU Pertanahan yang diminta untuk ditunda oleh mahasiswa. Bahkan, ia menepis isu DPR RI akan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. "Itu belum dibahas di tingkat I, mungkin belum masuk juga ke Panja. Semoga negara kita damai, dan kita bisa melakukan kerja-kerja produktif," harap Bamsoet.

Legislator Fraksi Partai Golkar itu berharap petugas keamanan menangani massa dengan bijaksana. serta mahasisawa jangan terkena provokasi. "Saya berharap pada petugas keamanan menangani dengan bijaksana dan saya juga minta mahasiswa jangan terprovokasi jangan terpancing dengan hasutan yang tidak benar," imbau legislator dapil Jawa Tengah VII itu.(rnm/sf/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  Ikuti Legal Expo 2019, Masyarakat Antusias Kunjungi Stan DPR
  Paripurna DPR Tetapkan 11 Komisi dan 6 Badan
  Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
  Pimpinan DPR Masa Bakti 2019-2024 Ditetapkan
  Ketua DPR Siap Buka Ruang Dialog Dengan Mahasiswa
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL

First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2