Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Media
Ketua DPRD Sumut Siap Kawal Langkah SPRI Menata Profesi Pers
2020-09-24 13:46:54
 

Foto bersama Pengurus SPRI Sumut dengan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting.(Foto: Istimewa)
 
MEDAN, Berita HUKUM - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Baskami Ginting mendukung langkah dan upaya strategis Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dalam menata profesi kewartawanannya kedepan. Baskami memandang bahwa keberadaan organisasi profesi seperti SPRI perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda), sebab organisasi wartawan memiliki peran strategis dalam membangun daerah.

Hal ini dikatakan Ketua DPRD Sumut saat menerima audiensi lima orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPRI Provinsi Sumatera Utara di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Kota Medan, Rabu (23/9).


"Semangat kawan-kawan saya hargai, sepanjang bisa saya bantu, saya bantu. Saya tidak mau memilah-milah (organisasi Pers). Kami dewan ini utuh mewakili rakyat Sumatera Utara," ujar Baskami Ginting.

Setelah mendengar penjelasan Ketua DPD SPRI Sumut Devis Abuimau Karmoy terkait posisi SPRI yang ikut mendirikan Dewan Pers Indonesia melalui Kongres Pers Indonesia di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, pada Rabu (6/3/2019) lalu, dan sedang menunggu Keputusan Presiden Jokowi, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengapresiasi langkah SPRI tersebut.

Sambil memegang surat DPD SPRI Sumut dan membaca nomor Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, politisi PDI Perjuangan ini menyebut perjuangan SPRI harus terus didukung sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam alam demokrasi saat ini.

"Ini secara hukum (SPRI) sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, tinggal legalitas (Keputusan Presiden) dari R1 (Presiden) yang sampai sekarang belum turun, dan ini yang harus kita perjuangkan di Pusat. Supaya ada kesamaan (antara organisasi Pers) jangan ada perbedaan, soal masalah kerja itu diserahkan kepada kemampuan masing-masing (organisasi)," kata Ketua DPRD Sumut.

"Kami secara prinsip, apa yang bisa kami bantu pasti kami bantu," tambahnya.

Surat Jawaban BPK RI

Menjawab pertanyaan Ketua DPRD Sumut terkait regulasi penganggaran bagi organisasi, Ketua DPD SPRI Sumut kembali mengatakan bahwa SPRI memiliki jawaban surat dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait isu yang di framing oleh Dewan Pers seolah kerjasama antara Pemda dan media/wartawan yang belum di verifikasi Dewan Pers dan UKW akan dianggap temuan oleh BPK.

"Kami memiliki surat jawaban dari BPK RI atas isu yang didengungkan Dewan Pers bahwa media atau wartawan wajib mengikuti UKW (Uji Kompetensi Wartawan) baru boleh bekerjasama dengan Pemda. Sementara di dalam Undang-Undang Pers pun tidak ada satu poin yang memberi kewenangan kepada Dewan Pers untuk mengurusi personal wartawan, itu adalah tanggungjawab organisasi wartawan yang diatur dalam Undang-Undang Pers (bunyi Bab III pasal 7 ke-1 UU Pers)," ujar alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Darma Agung Medan.

"BPK RI tidak pernah mengeluarkan surat ataupun himbauan kepada pemerintah daerah termasuk kepada Dewan Pers, karena urusan Dewan Pers soal penganggaran itu berurusan dengan Kementerian Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) RI," tutup Devis Karmoy.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Pengawasan Etika DPD SPRI Sumut Rafli Tanjung menyebut saat ini SPRI telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia yang terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan akan melaksanakan Pelatihan Asesor Sektor Wartawan di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI.

Nantinya akan mendapatkan Sertifikasi dari BNSP untuk meng-asesmen wartawan yang ada di Indonesia.

"Dari SPRI Sumut kami ada 4 orang, tadinya pelaksanaan Pelatihan Asesor Sektor Wartawan di Jakarta pada 21 sampai 25 September ini, namun diundur karena Jakarta sedang lockdown. Jadi pelaksanaannya akan berlangsung di Bekasi pada 19 sampai 23 Oktober mendatang," bebernya.

"Setelah itu, Asesor (yang disertifikasi BNSP) akan mengasesmen seluruh wartawan di Sumatera Utara untuk mendapat serfitikasi dari BNSP," tukasnya.

Mendengar penjelasan Rafli Tanjung, Ketua DPRD Sumut langsung meminta Pengurus SPRI Sumut untuk menemui Gubernur Sumut Edy Rahmayadi guna menyampaikan tujuan dan program DPD SPRI Sumut.

"Saya pikir kawan-kawan semua, tolong dengan cara apapun untuk bertemu dengan pak Gubernur," ujarnya.

Hadir dalam audiensi ini antara lain, Ketua DPD SPRI Sumut Devis Abuimau Karmoy, Wakil Ketua Akmal Damanik, Sekretaris SPRI Sumut Otti Batubara, Ketua Bidang Pengawasan Etika Rafli Tanjung serta Kabid Infokom Rosen Jaya Sinaga.(edi/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Media
 
  Redaksi Suara Papua dan AJI Perbaiki Permohonan Uji UU ITE
  Pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi
  Dukung Pendirian Lembaga Uji Kompetensi Wartawan, Haedar Nashir Dorong Muhammadiyah Hadirkan Narasi Alternatif
  Ketua DPRD Sumut Siap Kawal Langkah SPRI Menata Profesi Pers
  Peretasan Situs Tempo, Pemred: 'Kami Tidak Takut, Kami Tidak Gentar'
 
ads1

  Berita Utama
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata

Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat

749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

 

ads2

  Berita Terkini
 
1 dari 4 Pelaku Curanmor di Jakarta Timur dan Bekasi Tewas Ditembak, Polisi: Inisial I DPO

Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati

Polisi: Dari CCTV, Terduga Pelaku Pembegalan Anggota Marinir Ada 4 Orang

Seminar Sosialisasi PP No.39/2020: 'Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan'

Wahai Pemuda, Jangan Jadi Pecundang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2