Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Ketua Fraksi PKS Harap Kemarahan Presiden Ada Tindak Lanjutnya
2020-07-02 19:37:04
 

Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKS saat Dialektika Demokrasi bertajuk Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet? di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (7/2).(Foto: Jaka/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini berharap ada tindak lanjut atas kekesalan atau kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya dalam Sidang Paripurna Kabinet pada 18 Juni 2020. Video tersebut beredar luas setelah diunggah sekretariat kabinet sepuluh hari setelahnya atau pada 28 Juni 2020.

Hal ini dikatakan Jazuli dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet? Kerja sama Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (7/2).

"Saya berharap Pak Jokowi tidak mentok sampai marah kemarin saja, tapi ada tindak lanjutnya, ada implementasinya. Kalau hanya mentok sampai kemarahan itu saja, maka bisa jadi orang menyimpulkan hal itu gimmick. Namun, jika kemarahan tersebut ada tindak lanjutnya, ada implementasinya, maka pasti dugaan gimmick tersebut akan terbantahkan," ujar Jazuli

Jazuli menilai Presiden serius memarahi menterinya. Menurutnya, isi marah Presiden tersebut sejatinya sudah disuarakan pihaknya (Fraksi PKS) jauh sebelumnya. Namun jika kemudian hal tersebut menjadi entry point akan adanya reshuffle dalam kabinet saat ini, ia menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Fraksi kami, PKS, tidak elok ikut-ikutan karena oposisi. Resuffle hak sepenuhnya hak prerogatif Jokowi. Siapapun yang diganti, yang penting kabinet ini bisa menjawab tuntutan dan harapan rakyat terhadap masalah Covid-19 dan masalah kebutuhan dasar lainnya," pungkasnya.(ayu/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
  Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
  Eggi Sudjana Laporkan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu,Tantang UGM Buka Suara
  PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
  PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
ads1

  Berita Utama
Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

Prabowo di Sidang PBB: Indonesia Siap Kerahkan 20.000 Orang untuk Perdamaian Gaza

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2