Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Virus Corona
Ketua Komisi VIII DPR: Istilah 'New Normal' Dinilai Tidak Tepat
2020-07-13 16:02:22
 

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.(Foto: Azka/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai penggunaan istilah new normal yang kini digunakan oleh Pemerintah selama pandemi virus Corona (Covid-19) tidak tepat. Menurutnya, istilah ini sulit dipahami oleh masyarakat, yang mengakibatkan meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 di sejumlah wilayah Indonesia.

"Istilah new normal kurang tepat, karena masih banyak masyarakat tidak mengerti (istilah ini). Seharusnya Pemerintah bisa menggunakan kata-kata yang lebih mudah dipahami," saran Yandri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/7).

Yandri mengatakan, banyak masyarakat yang menganggap istilah new normal sebagai normal seperti biasa, tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan Pemerintah.

"Masyarakat itu anggap new normal sebagai normal seperti biasa. Mereka pergi belanja seperti ke pasar dan lainnya tanpa protokol yang sudah ditetapkan. Makanya semakin banyak yang tertular dalam situasi seperti ini," kritik politisi F-PAN tersebut.

Yandri menyampaikan keadaan normal baru di tengah pandemi memang diperlukan agar perekonomian tetap terjaga, namun Pemerintah juga harus mencari cara agar kasus penularan tidak semakin meningkat.

"Di satu sisi kita ingin perekonomian tidak hancur, tidak ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan lainnya, namun kita juga mau kasus penularannya itu turun, tidak meningkat. Pemerintah harus mencari cara agar hal ini dapat segera diselesaikan," pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Banten III itu.(tn/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Vaksin Covid-19 dari China Harus Aman dan Transparan
  Tingkat Kematian di Meksiko Kini Tertinggi Ke 3 di Dunia Akibat Covid-19
  Kasus Covid-19 Makin Tinggi, Pemerintah Diminta Serius Tanggulangi Pandemi
  Pasien Covid-19 Tembus 100 Ribu Kasus di Indonesia
  Pandemi Covid-19 Belum Berlalu, Fadel Muhammad: Kita Harus Mengambil Langkah Yang Berani
 
ads1

  Berita Utama
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)

Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020

Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia

Polri Berhasil Gagalkan Peredaran 200 Kg Sabu Jaringan Internasional

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNN Musnahkan 70 Kg Sabu dan 224 Gram Ganja dari Hasil Ungkap 4 Kasus

Pelapor Bank BCA, Tjhin Arifin Chandra Jadi Tersangka

Komplotan Penggasak Duit di ATM Ditangkap, Polisi: Pelaku Belajar dari Medsos

Polri Harus Usut Oknum Imigrasi yang Bantu Djoko Tjandra

Vaksin Covid-19 dari China Harus Aman dan Transparan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2