Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Ketua Muhammadiyah Sorot Politik Dinasti Jokowi, Kutip Hadis Soal Kehancuran
2020-09-10 15:09:43
 

Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas menyebut demokrasi di Indonesia kian sakit. Kondisi sakit itu, kata Busyro, diperparah oleh politik dinasti yang malah dipelopori elite Istana.

"Demokrasi kita bukan hanya sedang sakit, tetapi semakin sakit, semakin terpental, semakin mengalami krisis jiwa. Nah, itu ditandai dengan munculnya calon kepala daerah di Pilkada ini ada 10,37 persen yang itu merupakan anomali over-crisis demokrasi kita," kata Busyro dalam diskusi publik LHKP PP Muhammadiyah 'Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal', yang disiarkan di YouTube, Rabu (9/9).

Busyro menyoroti fenomena politik dinasti keluarga yang maju pilkada, khususnya keluarga pejabat Istana. Diketahui anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal calon Wali Kota Solo, sedangkan menantu Jokowi, Bobby Nasution, maju sebagai calon Wali Kota Medan. Kemudian anak Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana, maju sebagai bakal calon Bupati Kediri.

"Kemudian menguatnya calon kepala daerah berbasis politik dinasti keluarga, ini beberapa hari yang lalu ini kita sudah sering menyampaikan ini kepada publik. Dinasti politik ini dinasti politik yang justru dipelopori oleh pejabat elite di Istana sana yang sedang menjabat tentunya," katanya.

Menurutnya, jika tidak sedang menjabat, sebenarnya tidak terlalu rumit permasalahannya. Namun, jika orang tuanya menjabat, tentu jika anggota keluarganya terpilih, akan ada hubungan struktural antara kepala daerah dan pejabat di tingkat pusat.

"Tapi ketika seseorang sedang menjabat di jajaran pusat, kemudian ada keluarganya yang didiamkan saja atau bahkan didorong untuk maju dalam proses pilkada, sedangkan nanti apabila itu terpilih, itu ada hubungan struktural fungsional antara kepala daerah yang terpilih yang keluarganya itu dengan orang tua kandungnya yang sedang memimpin sebuah struktur kekuasaan tingkat pusat. Nah inilah yang sesungguhnya menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan," ungkapnya.

Menurut Busyro, menguatnya politik dinasti itu akibat adanya dominasi dari oligarki politik dan bisnis. Ia menilai munculnya politik dinasti tersebut menghambat kader unggulan yang dinilai memiliki basis kecerdasan, memiliki rekam jejak baik.

"Kemudian menguatnya faktor tersebut, kita melihat juga adanya dominasi oleh oligarki politik dan oligarki bisnis," imbuhnya.

Tak hanya itu, politik dinasti dinilai mengkorupsi hak rakyat untuk memperoleh kepemimpinan berbasis the right man on the right job. Ia juga mengutip hadis yang mengandung pesan moral kehancuran.

"Sesungguhnya dengan era terbaru ini, kita sudah mesti harus belajar dengan lebih jujur, dengan lebih rasional, lebih objektif. Terjadi demoralisasi lembaga-lembaga dan sisi kenegaraan secara luas dari dilanggarnya asas-asas manajemen kepemimpinan, yaitu the right man the right job," ungkapnya.

"Lebih daripada itu nabi kita Nabi Muhammad SAW, di dalam suatu pernyataan moral unggulnya ya atau akhlaknya mengatakan dalam suatu hadis itu, 'Apabila suatu urusan itu kamu serahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran'. Nah kita sudah banyak belajar fakta atau realitas yang menguatkan hadis dilanggarnya prinsip-prinsip manajemen tersebut," sambungnya.(yld/tor/detik/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Kekacauan Negara Di Era Jokowi
  Ketua Muhammadiyah Sorot Politik Dinasti Jokowi, Kutip Hadis Soal Kehancuran
  Optimisme Pidato R-APBN 2021 Jokowi, Ketua Fraksi PKS: Jangan Termakan Janji Sendiri!
  Ma'ruf Amin TKO atau Akan Meng-KO Jokowi?
  Kader Gus Dur Kecewa Jokowi Tak Adil pada Relawan Pilpres 2019
 
ads1

  Berita Utama
Anton Tabah Digdoyo: Kibarkan Bendera Setengah Tiang, PKI Nyata Dan Selalu Bikin Kacau NKRI!

Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September

 

ads2

  Berita Terkini
 
Said Iqbal Ancam Mogok Nasional dan Turunkan Jutaan Buruh Demo Gedung DPR Setiap Hari

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Saya Menjunjung Tinggi Prinsip Kesetaraan Di Depan Hukum

Anton Tabah Digdoyo: Kibarkan Bendera Setengah Tiang, PKI Nyata Dan Selalu Bikin Kacau NKRI!

BNPB Perlu Tingkatkan Sosialisasi Penerapan Protokol Covid-19

Dekan UIN Nilai Film Jejak Khilafah di Nusantara Sebagai Propaganda yang Membabi Buta

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2