JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Sebagai BUMN yang dipercaya untuk BPJS tentu saja banyak hal yang harus diperbaiki baik manajemen, SDM, jaringan kerja dan orientasi kerjanya dari PT.Jamsostek. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chaerul Mahfidz, kepada wartawan di gedung DPR senayan, Senin (4/6).

Politisi PPP ini juga menegaskan, Jamsostek harusnya lebih fokus dan optimal dalam persoalan pelayanan masyarakat.

“Kita berharap agar direksi jamsostek harus konsentrasi kepada pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang akan dimulai 18 bulan lagi, bukan malah menghabiskan energi yang terkuras untuk membicarakan persoalan siapa yang akan menduduki porsi jabatan direksi berikutnya,”jelas Irgan.

Kinerja PT Jamsostek saat ini tengah disorot publik. Herannya justru para pejabat salah satu BUMN ini malah saling gontok-gontokan memperebutkan kursi Dirut yang semestinya sudah diganti sejak lama.

“Agar persoalan terhadap pelayanan terhadap masyarakat lebih fokus dan optimal, Jamsostek harus mempersiapkan diri sebagai BUMN dengan Badan Hukum Publik, mengubah kultur perusahaan dari profitable oriented ke social oriented,” tuturnya.

“Maka tidak sepatutnya sejak sekarang sudah ada kasak kusuk direksi, karena pastilah direksi yg ditunjuk nantinya orang yang kompeten, profesional dan kerja keras demi kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah segera bertindak terkait kursi kepemimpinan di Jamsostek.

“Soal posisi Dirut memang sudah lama harus diganti dan ini adalah urusan pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Sebab, tidak baik juga jika lama-lama sebuah jabatan tidak diganti,” kata Rieke.

Menurut politisi PDIP ini, sebagai mitra kerja Jamsostek, Komisi IX mengharapkan jajaran direksi lebih memikirkan kinerja dalam pelayanan masyarakat ketimbang ribut-ribut soal perebutan kursi dirut.

“Apalagi jika BPJS jilid II jalan. Kita tidak mau nantinya kosong. Untuk itu, perlu juga dilakukan audit tentang Jamsostek ini,” tekannya.

Ditempat terpisah Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi mengatakan pihaknya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi 14 calon anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung DPR, mulai tanggal 7 – 14 Juni mendatang.

Komisi XI DPR lanjutnya, akan terlebih dahulu melakukan pemilihan anggota dewan komisioner. Sehingga dalam memilih ketua akan dilakukan terakhir.

“Nah ini yang menjadi menarik, agar kita memiliki satu anggota dewan komisioner yang kredibel. Kalau lihat dari 14 nama yang ada kita tidak khawatir dengan kemampuannya. Tapi bagaimanapun OJK ini kan ada teamwork, jangan sampai salah satu ada yang ingin menonjol sendiri sehingga nanrti akan merusak kebersamaan yang 7 orang,” ujar Achsanul.

Ia juga menegaskan dalam fit and proper test, Komisi XI akan melakukan klarifikasi pelbagai masukan yang diterima kepada 14 calon DK OJK yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada DPR.

“Ya kita kan sudah bicara dengan BIN. Peringkat-peringkat dari BIN juga sudah kita dapat dan itu akan jadi pertimbangan kita juga. Pastinya masukan-masukan dari PPATK, segala macam, pasti akan kita pertimbangkan juga. Dan akan kita pertanyakan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, jabatan Dirut jamsostek ini sudah sejak tahun 2007 lalu dan pada waktu itu juga diwarnai dengan perseteruan antara komisaris dengan direksi PT Jamsostek yang akhirnya mengganti posisi Iwan Pontjowinoto sebagai direktur utama.(bhc/tbn/dbs/rat)