Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Virus Corona
Kolaborasi Multipihak Mutlak Diperlukan dalam Penanganan Covid-19
2020-09-16 21:53:36
 

Anggota BKSAP DPR RI Andi Yuliani Paris.(Foto; Andri/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota BKSAP DPR RI Andi Yuliani Paris menekankan pentingnya peran aktif multipihak dalam penanganan pandemi Covid-19. Kolaborasi multipihak antara lain ditunjukkan melalui kerja sama Indonesia dengan berbagai negara. Indonesia juga menjadi bagian komunitas internasional dalam pengembangan vaksin. Hal itu disampaikan Andi Yuliani Paris saat menghadiri Sidang Komisi Sosial pada Sidang Umum ke-41 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) secara virtual, baru - baru ini.

Politisi dari F-PAN ini mengingatkan agar upaya penanganan pandemi jangan sampai mengalihkan perhatian dari isu-isu mendesak lainnya. Sektor pariwisata termasuk yang paling terpukul oleh pandemi dan sekarang saatnya bersama-sama mengembangkan rencana pemulihan pasca Covid-19. "Ide travel corridor antar Negara Anggota ASEAN yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo pada KTT ASEAN patut untuk dibahas secara lebih rinci," tuturnya.

Andi Yuliani juga menyoroti proses pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs) yang terhambat akibat pandemi Covid-19. Ia menyampaikan, menurut penilaian dari UNESCAP, pemenuhan agenda SDGs menjadi terhambat terutama pada agenda yang berkaitan dengan lingkungan. Oleh karena itu parlemen anggota AIPA diharapkan tetap mempertahankan komitmen serta meningkatkan upaya dalam memerangi perubahan iklim tanpa mengesampingkan fenomena pandemi Covid-19.

Dalam pertemuan tersebut, dia juga memberikan input terhadap draf resolusi yang akan dihasilkan dengan mengusulkan untuk menghapus pembentukan komite biodiversity. Delegasi Indonesia menilai dengan adanya pembentukan komite tersebut, maka timbul potensi budaya proliferasi dalam mekanisme pembahasan di AIPA.

Andi Yuliani menilai bahwa pembahasan isu biodiversity akan lebih baik jika tetap dilaksanakan dalam kerangka komisi sosial. Selain itu, penanganan biodiversity telah berada di dalam kerangka komite ASEAN. Komisi Sosial sendiri menghasilkan rancangan resolusi yang berjudul "Advancing AIPA'S Role in Supporting ASEAN Socio Cultural Community in Responding to COVID-19" yang kemudian diadopsi sebagai salah satu outcome dokumen SIUM ke-41 AIPA.(ann/es/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Anton Tabah Digdoyo: Kibarkan Bendera Setengah Tiang, PKI Nyata Dan Selalu Bikin Kacau NKRI!

Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September

 

ads2

  Berita Terkini
 
Said Iqbal Ancam Mogok Nasional dan Turunkan Jutaan Buruh Demo Gedung DPR Setiap Hari

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Saya Menjunjung Tinggi Prinsip Kesetaraan Di Depan Hukum

Anton Tabah Digdoyo: Kibarkan Bendera Setengah Tiang, PKI Nyata Dan Selalu Bikin Kacau NKRI!

BNPB Perlu Tingkatkan Sosialisasi Penerapan Protokol Covid-19

Dekan UIN Nilai Film Jejak Khilafah di Nusantara Sebagai Propaganda yang Membabi Buta

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2