Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pengangguran
Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran
2019-05-18 20:21:34
 

Ilustrasi. Acara Bursa Kerja.(Foto: Istimwa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini pengangguran di Indonesia mencapai 6,82 juta orang atau 5 persen dari jumlah penduduk angkatan kerja.

"Pertanyaan kita, apa yang diusahakan pemerintah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta mengurangi pengangguran di Indonesia di era digital," tanya Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komisi IX DPR RI dengan para Dirjen Kemnaker, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta (15/5).

Ia juga mempertanyakan produktifitas BLK dalam menciptakan lapangan kerja dan mencetak tenaga kerja yang berkualitas. "BLK yang ada, sebenarnya produktifitas untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencetak tenaga kerja yang berkualitas itu berapa. Bisa nggak bapak paparkan kepada kita data-data itu," ujar Saleh.

Politisi F-PAN ini khawatir masalah penggangguran akan terus menerus ada dan tak terselesaikan. "Saya khawatir Bangsa Indonesia nggak bisa menyelesaikan, sementara penggangguran tinggi. (Jumlah) 6,8 juta adalah rakyat yang perlu mendapat perhatian. Amanat konstitusi, disebutkan setiap warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," papar Saleh.

Di sisi lain, salah satu Dirjen Kemnaker mengungkapkan, masalah utama yang dihadapi oleh tenaga kerja adalah peluang kerja yang terbatas. Sementara itu ada pertambahan angkatan kerja baru yang cukup besar. Masalah lain yang juga dihadapi ada ketidakcocokan keterampilan kerja yang dikuasai dengan lapangan kerja yang tersedia. Terlebih lagi posisi tawar angkatan kerja yang rendah di pasar tenaga kerja.(eko/sf/DPR/bh/sya)






 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode

Legislator Berharap Kenaikan Iuran BPJS Disubsidi Negara

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2