Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Petani
Komisi I DPRD Kaltim Dengar Pendapat dengan Kelompok Tani Tambak Sepatin
2019-12-26 19:48:20
 

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kaltim dengan Kelompok Tani Tambak udang Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, Rabu (18/12). Pertemuan membahas kerugian akibat dugaan limbah PT Pertamina Hulu Mahakam dan menyebabkan petani tak lagi bisa panen udang.(Foto: Istimewa)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah petani tambak yang tergabung dalam kelompok tani tambak udang desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (19/12).

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin berkeinginan agar Komisi I bisa menuntaskan masalah dampak kerugian yang diterima petani di desa tersebut akibat lahan tambaknya tercemar limbah perusahaan dan tak bisa mencari nafkah lagi.

"Harapan kami bisa clear, saya tahu persis bagaimana penderitaan petani tambak apalagi sampai tak dapat mencari nafkah lagi. Apalagi sejak 2003 dapatnya mereka rasakan, padahal untuk membuat lahan tambak perlu satu tahun menggarap, lalu musnah begitu saja," terang Jahidin saat memimpin rapat.

Rapat dengan Agenda tunggal membahas tuntutan ganti rugi lahan
Kelompok Tani Tambak Udang Desa Sepatin, yang dilaksanakan di ruang rapat lantai III Kantor DPRD Kaltim, Kamus (19/12).

Rapat yang diikuti oleh sejumlah anggota kelompok tani yang mengatasnamakan Majelis Perjuangan Rakyat (MAPERA), Jahidin mengatakan bahwa akan mengundang pihak terkait untuk didengar keterangannya.

"Sesuai harapan petani agar ditindaklanjuti maka kami dari Komisi I akan mengundang pihak terkait terutama perwakilan perusahaan yang dapat mengambil kebijakan, juga Camat, RT, Kepala Desa, DLH dan petani tambak untuk mencarikan solusinya," ujar Jahidin.

Usai rapat Jahidin mengatakan bahwa d sebagai informasi bahwa atas laporan yang diterima komisi I, terjadi pencemaran lahan tambak milik masyarakat petani tambak udang di RT 04 Desa Sepatin yang diduga dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (dulu PT Total Indonesia).

"Sehingga Petani yang mulai menambak sejak 1982 dengan surat kepemilikan tanah resmi dari RT dan Camat Anggana namun sejak adanya eksploitasi oleh perusahaan tersebut mengakibatkan petani kehilangan harapan hidup dari tambak akibat pencemaran berat dan menyebabkan tak lagi bisa panen udang," pungkas Jahidin.(bh/gaj)



 
   Berita Terkait > Petani
 
  Pemerintah Harus Data Ulang Kartu Tani Agar Tepat Sasaran
  Tebang Pohon Jati di Kebunnya, Tiga Petani di Soppeng Divonis 3 Bulan Penjara
  Pemerintah Jangan Susahkan Petani dengan Kepemilikan Kartu Tani
  Pemerintah Harus Sejahterakan Petani
  Pilkada OKUT 2020: Enos Dorong Petani Lakukan Inovasi
 
ads1

  Berita Utama
Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Mutasi Corona B117 Ditemukan, Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Tanggap

Bareskrim Polri Hentikan Penyidikan Kasus 6 Laskar FPI

Begini Keterangan Ali Said Setelah Dikeluarkan dari Perusahaan Tanpa RUPS

Cukai Tembakau Naik, DPR Dorong Insentif Bagi Industri HPTL

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2