Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Kebakaran Hutan
Komisi V DPR: KLHK Harus Bertanggungjawab Total pada Maraknya Karhutla
2019-08-15 14:40:47
 

Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono.(Foto: BH /af)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dibeberapa titik di Indonesia membuat, Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengkritik keras Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Politisi Partai Gerindra ini menilai Kementerian yang dikomandoi oleh Siti Nurbaya Bakar tersebut telah gagal dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya.

“KLHK harus bertanggungjawab total dan saya sebagai wakil rakyat menyarankan tidak masuk dalam kabinet mendatang karena dalam 5 tahun terakhir ini setidaknya sudah 5 kali berturut-turut terjadi kebakaran hutan, dan Menteri nya tidak bisa menyelesaikan persoalan ini,” tegas Bambang dalan keterangannya di Jakarta, Kamis (15/8).

Dirinya pun memaparkan latar belakang pendidikan Menteri LHK yang tidak memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan kehutanan menjadi salah satu faktor penyebab gagal nya menteri dalam merawat hutan-hutan yang ada di Indonesia.

“Pak Jokowi juga memilih orang yang tidak kompeten, karena pendidikannya menteri LHK ini bukan kehutanan tapi pertanian. Akhirnya tidak bisa urus hutan dan bila terbakar gak bisa memadamkan,” tegasnya.(bh/fm)



 

 
   Berita Terkait > Kebakaran Hutan
 
  Kebakaran Hutan Amazon: 7 Negara Tandatangani Perjanjian Perlindungan Amazon
  Komisi V DPR: KLHK Harus Bertanggungjawab Total pada Maraknya Karhutla
  Kasum TNI Apresiasi Prajurit TNI-Polri Bahu Membahu Padamkan Karhutla di Riau
  Harus Ada Langkah Preventif Atasi Karhutla
  TNI Kirim Ratusan Prajurit Bantu Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Pekanbaru
 
ads

  Berita Utama
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023

BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang

 

  Berita Terkini
 
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung

Gubernur Anies Gowes Sepeda Temui Anak Yatim di Ancol

Biro Kepegawaian Kejaksaan Optimalkan Pola IT Menuju Zona Integritas

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2