Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
PLN
Komisi VII Panggil Direksi PLN Terkait Peristiwa Pemadaman Massal
2019-08-07 15:03:36
 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir memberikan keterangan kepada awak media usai melakukan pertemuan tertutup dengan Plt. Dirut PLN dan jajaran Direksi PT. PLN (Persero).(Foto: Jaka/rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI telah memanggil Plt. Direktur Utama beserta jajaran Direksi PT. PLN (Persero) guna mempertanyakan kronologis seluruh kejadian pemadaman listrik massal yang terjadi diwilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada hari Minggu (4/8/2019).

"Keputusannya, kami akan memantau investigasi PLN. Rapat ini akan kami lanjutkan dalam masa sidang berikutnya untuk melakukan pendalaman. Kita juga akan melihat sampai dimana kejadian dan kasus ini bisa kita buka dan jelaskan kepada publik," jelas wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir kepada awak media usai melakukan pertemuan tertutup dengan Plt. Dirut PLN dan jajaran Direksi PT. PLN (Persero) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8).

Saat ini PLN tengah membentuk tim, sambungnya, dan tim tersebut sedang bekerja. Nasir menyampaikan, PLN nantinya akan melaporkan seluruh hasil investigasinya kepada Komisi VII. Selain dari PLN, tim investigasi tersebut juga terdiri dari pihak-pihak lain yang direkrut oleh PLN untuk mendukung pelaksanaan investigasinya.

"Kasus ini jangan sampai terulang kembali, karena sangat merugikan masyarakat dan seluruh instansi yang memakai jasa PLN. Secara manajemennya mungkin tidak bermasalah, tetapi mungkin sistemnya yang akan diinvestigasi untuk mengetahui apa hasilnya," tandas politisi Fraksi partai Demokrat itu.

Terkait masalah kompensasi ganti rugi yang dialami konsumen, Nasir mengatakan, masalah teknisnya diserahkan kepada pihak PLN. "Mengenai penyebab utama kejadiannya sendiri, hasilnya baru akan diketahui secara pasti setelah dilakukan investigasi," pungkasnya.(dep/es/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > PLN
 
  Kejadian Listrik Padam, FSP BUMN akan Laporkan Direksi PLN ke Bareskrim
  Komisi VII Panggil Direksi PLN Terkait Peristiwa Pemadaman Massal
  Listrik Mati! Karena Pemerintah dan Swasta Tak Bayar Utang pada PLN?
  Listrik Padam, Harus Ada Yang Bertanggung Jawab
  Dahnil Anzar: Di Korsel Listrik Padam Menterinya Mundur, Kalau Di Sini Hilang
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL

First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2