Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pendidikan
Komisi X Desak Kemendikbud Selesaikan Peta Pendidikan 2020-2035
2020-07-04 06:26:23
 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim yang digelar secara virtual, Kamis (2/7).(Foto: Jaka/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI agar menyelesaikan dan menerbitkan peta jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 dengan dokumen utuh, termasuk skema evaluasi dan sosialisasi yang melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.

"Kami (Komisi X) akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035, untuk itu Kemendikbud perlu menyampaikan dokumen peta jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 yang disertai dengan naskah akademik paling lambat akhir tahun 2020," ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendy saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim yang digelar secara virtual, Kamis (2/7).

Komisi X DPR RI juga mendorong Kemendikbud untuk memasukkan substansi peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 yang relevan ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. "Peta jalan Pendidikan Indonesia akan menjadi dasar kebijakan pendidikan sampai dengan tahun 2035, maka dokumen wajib dilengkapi dengan dasar hukum dan kajian dalam bentuk naskah akademik," kata Dede.

Menurut Dede, peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 perlu memasukan layanan penyandang disabilitas, penyelesaian masalah guru non ASN (eks guru honorer), tidak adanya diskriminasi lembaga pendidikan negeri dan swasta, dan skema anggaran fungsi pendidikan, utamanya dalam hal pemenuhan 20 persen APBN dan APBD, serta memastikan realisasi anggaran tersebut digunakan untuk pendidikan.

Sementara terkait platform digital pendidikan, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud memperhatikan keragaman kebutuhan di daerah, baik dari sisi kurikulum, kualitas pendidik maupun pengelolaan satuan pendidikan. "Platform digital pendidikan sebagai bagian dari transformasi pendidikan yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan agar memperhatikan keragaman kebutuhan di daerah, baik dari sisi kurikulum, kualitas pendidik maupun pengelolaan satuan pendidikan," kata politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Dede menambahkan, Pihaknya juga meminta karakteristik dan kompetensi pelajar Pancasila perlu disempurnakan. "Antara lain, menambah substansi kejujuran, penguatan demok