Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Habib Rizieq
KontraS: Penembakan Laskar FPI adalah Pelanggaran HAM
2020-12-27 06:12:17
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti mengatakan, penembakan mati 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh kepolisian sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM).

Ia juga mengatakan penembakan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran terhadap azas praduga tak bersalah dalam pencarian keadilan.

"Kontras melihat ini (pembunuhan laskar FPI) terang merupakan pelanggaran HAM, pelemahan terhadap hukum, dan mencelakai yang namanya praduga tidak bersalah," kata Fatia, dalam diskusi daring bertema '6 Nyawa dan Kemanusian Kita,' pada Jumat (25/12) malam.

Fatia mengatakan, ada beberapa aspek yang meyakinkan Kontras menilai insiden tol Japek Km 50 tersebut sebagai pelanggaran HAM. Ia mengatakan, Polri merupakan institusi resmi negara dalam penegakan hukum.

Namun, ia mengatakan pembelaan diri kepolisian bahwa penembakan dilakukan sebagai upaya pembelaan diri merupakan keterangan sepihak, dan tak dapat dibuktikan. Ia pun menilai pembelaan diri itu sebagai upaya yang dipaksakan agar dipercayai publik.

Selain itu, ia mengatakan, tindakan yang tidak dapat dibuktikan menjadi sebuah penghinaan bagi proses hukum. "Hukum itu seperti tidak berguna untuk melakukan pembuktian atas dugaan tindak pidana (penyerangan). Jadi, sebenarnya sudah tidak bisa adil. Karena, sudah tidak bisa dibuktikan, karena orang-orangnya (yang dituduh kepolisian menyerang) sudah dibunuh, dan meninggal," kata Fatia.

Fatia mengatakan, Kontras juga mempertanyakan dalih pembelaan diri dari kepolisian tersebut. Dalam melakukan penegakan hukum, Fatia mengatakan, kepolisian seharusnya hanya menembak untuk melumpuhkan lawan.

Fatia mengacu pada Perakpolri 1/2009 yang berisikan aturan-aturan tentang pelumpuhan dengan senjata api. "Yang namanya pelumpuhan, ya jelas untuk melumpuhkan. Bukan untuk mematikan. Berarti di bagian tubuh yang memang tidak mematikan," kata Fatia.

Akan tetapi, dia mengatakan, dari dokumentasi jenazah pasca kejadian, luka-luka tembak di sekujur tubuh enam laskar FPI tersebut, jelas memperlihatkan bagian-bagian vital sebagai target tembakan. Kebanyakan di dada kiri yang menyasar jantung dan tak ada satupun luka bekas peluru tajam yang mendarat pada bagian-bagian yang dimaksud untuk melumpuhkan.

Fatia mengatakan bahwa pihak Kepolisian harusnya menerapkan standar-standar HAM dengan menerapkan nilai-nilai HAM dalam operasi yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tindakan pengamanan.

Fatia menegaskan bahwa pihak kepolisian dalam operasinya ini tidak ada deteksi dini, yang seharusnya dilakukan, dan tidak ada tindakan preventif apa yang seharusnya dilakukan, tidak ada nesesitas untuk segera menembak orang-orang ini, dan tidak ada legalitasnya orang-orang ini ditembak. Serta tidak bisa diuji karena kedua belah pihak tidak memberikan cek and balance terkait fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang akhirnya membuat publik bingung mana ini yang benar karena rival polisi ini sudah meninggal, sehingga hanya ada informasi satu pihak saja.

"Sehingga jika terpaksa dibunuh/ dimatikan, ada parameter-parameter yang seharusnya diterapkan oleh pihak Kepolisian, sehingga tidak ditembak dilokasi yang mematikan," jelasnya.

Fatia menambahkan, pelanggaran HAM kepolisian terhadap enam laskar FPI ini sebetulnya bukan kasus penembakan dengan sewenang-wenang yang pertama kali. Fatia mengatakan, catatan Kontras, dalam tiga bulan terakhir terdapat 29 kasus penggunaan senjata api berpeluru tajam yang dilakukan oleh kepolisian dengan cara serampangan. Namun dari catatan-catatan kasus tersebut, tak ada satupun perkaranya yang berujung pada pemberian sanksi pemidanaan untuk dampak jera.

Karena itu, Fatia mengatakan, Kontras mendesak agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat menjalankan perannya sebagai investigator atas pembantaian yang terjadi di tol Japek Km 50 tersebut. Komnas HAM juga harus menjelaskan kepada publik, atas kronologi peristiwa yang paling akurat dengan transparan.

Namun, dengan catatan pihak Kepolisian harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Komnas HAM untuk mengakses segala sumber informasi ataupun barang bukti yang diambil dari rekonstruksi maupun dari TKP.

"Kita harus tetap mendukung Komnas HAM, dalam investigasinya soal pembunuhan, dan pelanggaran HAM ini, atau penembakan sewenang-wenang ini," kata Fatia menambahkan.

Selanjutnya Fatia juga menambahkan, agar lembaga-lembaga independen; Propam, Kompolnas dan Komnas HAM ini penting diawasi oleh Komisi III DPR RI. "Ini penting sekali untuk dikawal ketat oleh lembaga legislatif karena jika tidak dikawal secara ketat dengan transparan dan adil, maka tidak akan ada titik terang yang dapat terjadi dimasa depan setelah adanya investigasi maupun tidak lanjut dari Komnas HAM," tegas Fatia.

Enam laskar FPI yang ditembak mati di tol Japek Km 50, pada Senin (7/12) dini hari, yakni Faiz Ahmad Sukur (22 tahun), Andi Oktiawan (33), Ahmad Sofyan alias Ambon (26), Muhammad Reza (20), Luthfi Hakim (25), dan Muhammad Suci Khadavi (21). Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dalam pernyataan resminya, pun menegaskan, penembakan mati terhadap enam anggota FPI itu, sebagai respons atas penyerangan terhadap petugas kepolisian.

Lihat video Youtube Diskusi Indonesia Leaders Talk ke-21: "INDONESIA LEADERS TALK : 6 NYAWA DAN KEMANUSIAAN KITA".

https://www.youtube.com/watch?v=HQPnDomLeac&feature=youtu.be
Atau,
Klik disini.
(dbs/bn/rp/Republika/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Habib Rizieq
 
  Bareskrim Polri Hentikan Penyidikan Kasus 6 Laskar FPI
  Kapolda Metro Tak Hadiri Ajakan Sumpah Mubahalah Kematian 6 Laskar FPI
  Achmad Midhan: Apabila Diteruskan Pengadilan Habib Rizieq akan Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat
  Habib Rizieq dan Dirut RS UMMI Jadi Tersangka Kasus Tes Swab
  Kerja Komnas HAM Sungguh Mengecewakan
 
ads1

  Berita Utama
Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kombes Sapta Maulana Marpaung Telah Tiada

AHY Tempuh Jalur Hukum Terkait Penyelengaraan KLB Deliserdang

Misi Atasi Pandemi, Menkes: Tantangan Terbesar adalah Jumlah Vaksin

Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Mutasi Corona B117 Ditemukan, Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Tanggap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2