Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Pemindahan Ibu Kota
Kota Samarinda Sebagai Penyangga IKN Diprediksi akan Tertinggal
2019-12-26 23:15:35
 

Nidiya Listiyono, SE, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berira HUKUM - Rencana Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di wilayah Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) menurut Dr. Ir. Barnalus Saragih, M.Sc sebagai ahli lingkungan pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman bahwa pada tahun 2045, Samarinda sebagai Kota Penyangga IKN akan kalah saing dengan 3 kota lainnya, yakni Balikpapan, Bontang dan Penajam, serta akan ada pengecilan wilayah dikarenakan banjir.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono, SE pun angkat bicara, Nindya mengatakan secara geografis wilsyah kita sudah cukup kecil karena diapit oleh Sungai Mahakam dan beberapa anak sungai, terang Nindya, Kamis (26/12).

"Kalau bicara secara geografis, hari ini wilayah kita sudah cukup kecil. Karena letak kita yang dipepeti Sungai Mahakam dan beberapa anak sungai, kemungkinan adanya pengecilan bisa saja terjadi, sama halnya seperti Jakarta," ujar Nindya.

Terkait adanya pernyataan Samarinda akan ketertinggalan dengan Balikpapan dan Bontang sebagai penyangga IKN, sebagai Wakil Rakyat Nindya tidak sependapat atas pernyataan tersebut.

"Banyak perusahaan asing masuk di suatu wilayah, tidak menjamin suatu daerah akan maju. Mungkin secara wilayah bisa saja tertinggal, namun untuk Sumber Daya Manusia (SDM) tidak. Untuk speed-up pembangunan, jika dibandingkan dengan PPU, mungkin saja. Karena di sanalah wilayah IKN, yang harus diutamakan pembangunannya," jelas Nindya.

Menurutnya, ketertinggalan secara masif tidak akan dialami Samarinda, sebagai daerah penyangga IKN dan dari history Samarinda yang juga sebagai Ibu Kota Provinsi maka harusnya jumlah uang beredar (JUB) itu lebih besar di Samarinda maka pergerakan ekonomi juga lebih cepat, tegas Nindya.

"Mudah-mudahan Walikota yang akan datang, siapapun itu, bisa memperhatikan Kota Samarinda menjadi kota megapolitan. Saya juga akan mendukung apapun demi kebaikan bersama, termasuk di Samarinda," pungkas Nindya.(bh/gaj)



 
   Berita Terkait > Pemindahan Ibu Kota
 
  Pemerintah Perlu Kaji Ulang Rencana Pindah Ibu Kota di Tengah Pandemi
  Legislator Pertanyakan Draf Resmi RUU IKN Pemerintah
  Faisal Basri Sindir Proyek Ibu Kota Jalan Terus di Tengah Pandemi Covid-19
  Politikus Demokrat Beberkan Masalah di Ibukota Baru, Termasuk Ahok?
  Aneh, Calon Pemimpin Ibukota Baru Sudah Dirilis Sementara UU-nya Entah Dimana
 
ads1

  Berita Utama
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

 

ads2

  Berita Terkini
 
MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019

Lembaga Pendidikan Swasta Tutup, IPM Anjlok

Di HBA Ke-60, Kejari Sinjai Mengusung Tema 'New Normal Dalam Pendemi Covid-19'

Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase 'Parliamentary Threshold' Dinaikkan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2