Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kaur
LSM Lippan Jaya Laporkan Bisnis Tambak Udang Ilegal Ke Polres Kaur
2019-02-19 06:40:08
 

Anggota LSM Lippan Jaya, Arjus Purnama, SH saat menyerahkan Laporan tambak udang ilegal kepada Polres Kaur.(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Ketua Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lippan Jaya,:Arjus Purnama, SH mengatakan, dalam rangka peran serta organisasi masyarakat (Ormas) dalam pembangunan dan penegakan hukum, menjadikan dasar pelaporan terkait banyaknya bisnis budidaya tambak udang yang belum memiliki izin (ilegal) tapi sudah beroperasi dalam kegiatan usaha budidaya udang di wilayah kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu.

Arjus mengharapkan ketegasan Kapolres Kaur yang baru dalam penegakkan Hukum, "terkait banyaknya tambak udang yang ilegal di Kaur, menjadikan dasar LSM Lippan Jaya masukkan laporan resmi ke Polres Kaur," ungkap Arjus, Senin (18/2).

Arjus juga menjelaskan bahwa, merujuk pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum.

Arjus lalu menguraikan, ada beberapa faktor jenis laporan tambak udang tersebut:

1. Selanjutnya setiap warga Negara berkedudukan dimata Hukum

2. Beberapa waktu yang lalu banyak tambak budang yang elegal telah dilakukan penyegelan oleh tim terpadu Kabupaten Kaur, kini telah beroperasi kembali ,kendati izin usahanya belum mengantongi izin.

3. Merujuk surat peringatan Pemda Kaur Nomo:523/90/B.III/DP/KK/2018 ,dengan teguran bahwa tambak udang yang memiliki SIUP dilarang beroperasi.

4. Sekitar 24 tambak udang yang elegal yang terus ber operasi,dan pihak Polres Kaur sudah lama tidak mengusut kasus pelanggaran tersebut.

5. Sebagai perbandingan laporan ini Saudara .Manaf warga yang terkesan penegakan hukum tidak adil,Desa Gunung Tiga Kecamatan Semidang Gumay ,yang belum melakukan regestrasi usaha galian c di Dinas Satu Pintu ,langsung diproses dan dijatuhi hukuman tetap.

6. Merujuk pasal 22 UU Nomor.32 Tahun 2009, pasal 109 ayat (1) UUPPLH ,terkait kewajiban usaha yang harus memiliki izin.

7. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tentang tugas Kepolisian RI.

"Dari dasar tersebut, tidak ada alasan Kepolisian Resor Kaur untuk tidak menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran hukum tersebut," ujar Arjus, Senin (18/2).

Bila dalam 30 hari kedepan belum ada tindakan lanjut kongkrit penegakan hukum terkait tambak ilegal di Kaur ini, kita akan lanjutkan ke Polda Bengkulu," pungkas Arjus.

Sementara, Ketua DPRD Kaur Jailani, SIP dan Wakil Ketua DPRD Kaur yakni Darhan, SIP tak mau memberikan komentar saat ditemui diruang kerjanya, untuk menanggapi terkait maraknya tambak udang ilegal yang telah menjamur di Kaur. "Mengingat saat saat ini tahun politik." ujar keduanya secara terpisah kepada wartawan.(bh/aty)



 

 
   Berita Terkait > Kaur
 
  Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Pemda Kaur Lakukan Mutasi Jabatan
  Akibat Hujan Deras Jalan Menuju Kecamatan Kinal Putus
  Kades Lama Dipecat, Masyarakat Desa Geramat Kecamatan Kinal Kini Fokus Membangun Desa
  Puluhan Tahun Jalan Rusak Terabaikan Menuju Perkantoran Pemda Kaur
  Diduga Langgar Aturan, 2 Bulan 3 Kali Ganti Pjs Kepala Desa di Kaur
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang

Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M

BPN Menang 2 Gugatan di Bawaslu: Bukti Konstitusional, Bukan Makar

 

  Berita Terkini
 
Wartawan Korban Penganiyaan Mengklarifikasi terkait Jumpa Pers Pemda Kaur

Emak Emak Militan

Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei, Ini Pesan Muhammadiyah DKI Jakarta

Hanura Bambu Apus Sesalkan Penyataan OSO Tuding Wiranto Penyebab Terpuruknya Partai

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2