Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BPK
Legislator Dorong BPK Bersifat Independen
2019-08-20 19:26:36
 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah Foto Bersama dengan BPK Polandia (Foto: Geraldi/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal mengatakan bahwa anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mandiri dan tidak bergantung terhadap Kementerian Keuangan. Sebab sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia harusnya mampu membuktikan bahwa lembaga pemeriksa keuangannya bersifat independen.

Hal ini disampaikannya saat melakukan Peer Review dengan Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian (BK) DPR RI membahas Sistem Pengendalian Mutu BPK RI oleh Najwyza Izba Kontroli (BPK Negara Polandia) dan Riigikontrol (BPK Negara Estonia) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

"Seharusnya negara demokrasi di seluruh dunia termasuk Indonesia anggaran BPK-nya harus mandiri. Itu sebagai rekomendasi dari hasil pertemuan kita, sehingga tidak lagi bergantung kepada Kementerian Keuangan dan harus independen," ucap Refrizal.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mendorong agar BPK memiliki anggaran yang bersifat independen, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kinerja menjadi terganggu sehingga tidak maksimal.

"Sebaiknya dipisahkan anggarannya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang menganggu kinerjanya. Contoh jika ada kasus penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh para eksekutif ,jika anggarannya tidak dipisahkan maka tinggal ditekan saja sehingga tidak maksimal," imbuh Refrizal.

Lebih lanjut Refrizal menambahkan Komisi XI akan menindaklanjuti permasalahan tersebut karena kasus BPK sudah disampaikan namun masih terhalang kendala. "Masalahnya sudah disampaikan ke kita di Komisi XI, tetapi Undang-Undangnya belum. Mudah-mudahan cepat bisa kita selesaikan," tukas Refrizal.(tn/er/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > BPK
 
  Koordinator GARPU Sarankan Presiden Jokowi Jangan Tanda Tangan 5 Anggota BPK Terpilih
  Sempat Ricuh, FSP BUMN Bersatu: Uji Calon BPK RI oleh Komisi XI Sudah Tepat dan Benar
  Legislator Dorong BPK Bersifat Independen
  Rekomendasi BPK Harus Ditindaklanjuti
  Penegak Hukum Diminta Tindaklanjuti Hasil Audit Investigatif BPK
 
ads1

  Berita Utama
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS

Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua DPP Partai Golkar Mencium Kejanggalan Rapimnas Golkar 2019

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

Ketua PWI Jaya Melantik Kordinator Wartawan Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Jakpus

Menteri KKP Edhy Prabowo Janji Berikan Kapal Sitaan untuk Nelayan

Wakapolda Gorontalo Pimpin Upacara HUT Brimob ke 74

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2