Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Sampah
Legislator Dukung Penyelesaian Persoalan Sampah Laut
2019-12-03 16:23:50
 

Ilustrasi. Sampah plastik di Laut.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk menyelesaikan persoalan sampah laut. Menurutnya, ketika Indonesia mampu mengendalikan sampah laut dengan dua tujuan sekaligus, yakni memperbaiki ekosistem pantai dan memproduksi energi dari bahan baku sampah, maka akan menjadi prestasi Indonesia di mata dunia pada upaya mengatasi persoalan lingkungan di laut.

Menurut politisi Fraksi PKS tersebut, pada tahun 2016, Forum Ekonom Dunia, menemukan fakta di lapangan bahwa, ada 150 juta ton plastik di samudera bumi ini. Plastik yang tumpah dari daratan ke laut, setiap tahunnya sebesar 8 juta ton. Ketika plastik tidak terurai dalam jangka ratusan tahun, akumulasi ini tak terbendung bila tidak ada upaya penyelamatan dari manusia.

"Laut ini sudah bisa bersih aja terutama pantai-pantainya sudah sangat bagus, apalagi bila mampu sampahnya diubah menjadi energi tenaga sampah, akan menjadi prestasi yang luar biasa di dunia internasional," ucap Akmal dalam berita rilisnya kepada Parlementaria, Senin (2/12).

Legislator Sulawesi Selatan II itu menjelaskan, Indonesia pada tahun 2005, menjadi negara penghasil sampah terbesar di Dunia dengan jumlah produksi sampah sebesar 66-67 ton per tahun. Sedangkan pada tahun ini, 2019, sebuah lembaga peneliti Internasional merilis Indonesia penyumbang sampah laut terbesar kedua setelah China.

Publikasi Indonesia sebagai penyumbang sampah laut terbesar ke dua dipaparkan pada jurnal berjudul Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean. Penghasil sampah laut terbesar secara berurutan China sebesar 262,9 juta ton sampah, Indonesia (187,2 juta ton), Filipina (83,4 juta ton), Vietnam (55,9 juta ton), dan Sri Lanka (14,6 juta ton).

Akmal menyampaikan, Fraksi PKS sedang mengusulkan revisi RUU Penanganan Sampah. UU Nomor 18 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu penguatan sisi regulasi untuk menjawab persoalan sampah yang semakin kompleks. Ini sejalan dengan program pemerintah ke depan sekaligus mengakomodir banyak ide dari berbagai forum untuk mengatasi persoalan Lingkungan dan Energi sekaligus.

Bila kegiatan penanganan sampah laut ini serius ditangani lintas sektoral, bukan hal mustahil Indonesia mampu mengatasi persoalan sampah terutama sampah laut yang berimplikasi pada pengembalian kualitas ekosistemnya.

"Saya berharap program penanganan sampah laut ini bukan sekedar lips service pemerintah untuk pencitraan saja. Program ini sangat bagus dan perlu dukungan semua pihak. Menjawab tantangan energi dari sampah sekaligus mengatasi persoalan lingkungan kawasan pantai dan laut akan menjadi prestasi mengagumkan di mata dunia," pungkas Akmal.(dep/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Sampah
 
  Volume Sampah Saat Lebaran di DKI Jakarta Capai 2.195 Ton
  55,8 Ribu Ton Sampah Pasca Banjir Jakarta Diangkut ke TPST Bantar Gebang
  Sampah di Malam Tahun Baru Menurun Drastis
  Saung Edukasi Pengelolaan Sampah di Jakbar Diresmikan
  Legislator Dukung Penyelesaian Persoalan Sampah Laut
 
ads1

  Berita Utama
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang

 

ads2

  Berita Terkini
 
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal

Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis

Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan

Bertempat di Kantor PP Muhammadiyah, Ormas Agama Nyatakan Sikap Bersama Soal RUU HIP

Bertemu Pimpinan MPR RI, Wapres RI Ke-6 Try Sutrisno Minta Pro-Kontra RUU HIP Dihentikan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2