Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pangan
Legislator Ingatkan Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional
2021-01-21 13:20:57
 

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.(Foto: Andri/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah untuk pentingnya membentuk badan pangan nasional sebagai upaya mengelola beragam pasokan pangan agar selalu tersedia secara memadai. Johan mengungkapkan, selama ini kelemahan utama dalam mengatasi permasalahan produk hortikultura adalah distribusi dan pasokan yang tidak merata.

"Perlu segera dibentuk badan pangan nasional yang bertugas mengelola suplai, distribusi, pasar, dan lain-lain, untuk menjamin ketersediaan dan menjaga kestabilan harga baik pada saat harga tinggi maupun pada saat harga jatuh," ujar Johan dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Jakarta, Rabu (20/1).

Politisi Fraksi PKS itu mengungkapkan kerap menemukan realitas bahwa produksi hortikultura seperti produk cabai dan bawang merah secara agregat dalam satu tahun sebenarnya sudah melebihi kebutuhan konsumsi. Namun, masih sering ditemukan kekurangan suplai dan terjadi fluktuasi harga akibat kesenjangan suplai antar waktu maupun antar wilayah.

Di sisi lain, sambung Johan, pembentukan badan pangan nasional perlu komitmen dan penguatan strategi pemerintah dalam upaya pengendalian impor produk hortikultura. Serta, berupaya mengatasi berbagai persoalan yang muncul pada penerbitan RIPH (Rencana Impor Produk Hortikultura).

Untuk itu, Johan mendorong pemerintah untuk selalu mengembangkan sentra produksi hortikultura dengan dukungan teknologi budidaya seperti varietas unggul, bibit bermutu, teknologi produksi lapang dan teknologi pascapanen untuk meningkatkan daya saing produk hortikultura nasional.

"Tujuannya, supaya lebih mandiri dan tidak tergantung dengan produk impor. Maka, saya mengusulkan perlu dikembangkan sistem pasar yang lebih berkeadilan bagi seluruh pelaku agribisnis hortikultura dan harga lebih terjangkau oleh konsumen sehingga produk lokal lebih laku dan tidak kalah dengan produk impor," pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Barat I tersebut.(pun/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pangan
 
  Pemerintah Diminta Pastikan Kondisi Pangan Masyarakat Pelosok
  Wahh, Rektor IPB Sebut Indeks Pangan Indonesia Lebih Buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia
  Legislator Ingatkan Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional
  Jokowi Kaget Impor Pangan, Rizal Ramli: Please Deh, Jangan Terlalu Banyak Drama
  Legislator Desak KPPU Selidiki Dugaan Penimbunan Kedelai
 
ads1

  Berita Utama
Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kombes Sapta Maulana Marpaung Telah Tiada

AHY Tempuh Jalur Hukum Terkait Penyelengaraan KLB Deliserdang

Misi Atasi Pandemi, Menkes: Tantangan Terbesar adalah Jumlah Vaksin

Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Mutasi Corona B117 Ditemukan, Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Tanggap

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2