Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Penghinaan Presiden
Legislator Minta Pasal Penghinaan Presiden Dicabut
2019-09-30 15:42:37
 

Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf.(Foto: Kresno/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf meminta agar Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang termaktub Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk dicabut. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-XI Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9) lalu.

"Fraksi PKS pada kesempatan kali ini akan mengusulkan, terkait RUU KUHP Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220 mengenai penyerangan kehormatan dan harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden dicabut," usul politisi dapil Lampung I itu.

Beberapa alasan dikemukakan Al Muzzammil terkait permintaan pencabutan beberapa pasal tersebut, pertama, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 13/2006, Nomor 6/2007 yang mencabut Pasal 134, 136, 137 serta Pasal 154 dan 155 KUHP terkait dengan penghinaan Presiden. Pertimbangan MK itu menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat rentan pada tafsir apakah suatu protes pernyataan pendapat ataupun pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden.

Kedua, lanjutnya, adanya Pasal penghinaan tersebut telah mengancam sangat serius terhadap kebebasan pers, media massa sebagai pilar keempat demokrasi ketika mereka mengkritisi kebijakan Presiden atau Wakil Presiden (Wapres) yang dinilai merugikan hak-hak warga sipil.

"Presiden dan Wapres telah mendapatkan hak prerogatif yang luas sebagai pemerintah maka seharusnya siap untuk dikoreksi oleh warganya. Sebab jika tidak, berpotensi akan melahirkan kekuasaan otoriter, sakralisasi terhadap insitusi kepresidenan," tandasnya.

Yang menjadi alasan ketiga untuk dicabutnya Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres yang disampaikan Muzzammil yaitu Pasal penghinaan Presiden akan berpotensi menambah turunnya indeks demokrasi Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), hak-hak politik turun 0,84 poin pada 2017-2018, begitu pula hak sipil turun 0,29 poin pada 2017-2018. Penurunan hak politik dan aspek kebebasan sipil ini merupakan indikasi dari melemahnya nilai demokrasi Indonesia," pungkas politisi PKS dapil Lampung I itu.(dep/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Penghinaan Presiden
 
  Legislator Minta Pasal Penghinaan Presiden Dicabut
  Gajah Hukum Represif di Pelupuk Mata dan di Seberang Lautan
  Fahri: Membangkitkan Pasal Penghinaan Presiden sebagai Penjajahan terhadap Rakyat
  Aparat Diminta Tidak Main Tangkap
  Akil Mochtar: Pasal Penghinaan Presiden Sudah Pernah Diputus MK
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polisi Bekuk Kelompok AKAP, 2 dari 5 Pelaku Spesialis Perampok Minimarket Ditembak Mati

Mantan Staf Ahli Panglima TNI Galang Ribuan Dukungan untuk Ruslan Buton

Dana Haji Diperuntukkan bagi Kepentingan Jemaah Bukan untuk yang Lain

Empat Pasal Keberpihakan Bagi UMKM Diusulkan dalam RUU Cipta Kerja

Komisi III Desak Polri Selidiki Tertembaknya Dua Warga Poso

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2