Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Hukum Adat
MK: Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Tidak Ada Relevansinya dengan Penentuan Dapil
Saturday 07 Sep 2013 12:43:20
 

Gedung Mahkamah Konstitusi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - MK mementahkan gugatan masyarakat dari suku Gayo, Nanggroe Aceh Darussalam, terhadap UU Pemilu Legislatif tahun 2012 yang menolak pembagian suku Gayo ke dalam dua daerah pemilihan (dapil). Dalam tuntutannya, Para Pemohon menginginkan agar masyarakat suku Gayo yang tersebar di empat kabupaten/kota, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara dan Gayo Luwes, tidak terbagi ke dalam dua dapil, melainkan hanya difokuskan pada satu dapil saja. Hal ini bertujuan agar para wakil masyarakat Gayo dapat lebih mengakomodir seluruh aspirasi yang ada, demi menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang diinginkan.

Namun pada sidang pengucapan Putusan yang digelar Kamis (5/9) di Ruang Sidang Pleno MK,

Mahkamah menolak gugatan Pemohon.

Menurut MK, prinsip utama dari penentuan daerah pemilihan adalah prinsip keterwakilan, yaitu suatu prinsip yang menjamin wakil yang terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat dapat berhubungan secara efektif dan baik dengan konstituen di daerah pemilihannya untuk memaksimalkan pencapaian maksud dari demokrasi yang menganut prinsip perwakilan. Untuk memenuhi maksud tersebut, penentuan daerah pemilihan, telah mempertimbangkan adanya prinsip kesetaraan populasi, yaitu harga kursi dibanding penduduk kurang lebih sama antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan yang lain.

Selain itu, MK berpandangan, penghormatan terhadap masyarakat adat tidak ada relevansinya dengan penentuan daerah pemilihan, karena siapapun yang terpilih menjadi anggota DPR dalam suatu pemilihan seharusnya tidak lagi merepresentasikan suku atau adat tertentu. Berdasarkan landasan pemikiran di atas, maka MK menolak gugatan para pemohon. “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Akil Mochtar menyudahi sidang pembacaan putusan perkara yang teregistrasi dengan nomor 6/PUU-XI/2013 ini.(jli/mk/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Hukum Adat
 
  Undang-undang Harus Akui Hak Masyarakat Adat
  MK: Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Tidak Ada Relevansinya dengan Penentuan Dapil
  Penguasaan Hutan oleh Negara Harus Memperhatikan Hak Masyarakat Hukum Adat
  PEMDA FAK-FAK: Mari Bekerjasama Namun Hormati Hukum Adat Kami
 
ads1

  Berita Utama
Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan

Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

 

ads2

  Berita Terkini
 
Tujuh Area Rentan Korupsi di Pemerintahan Daerah

Rumah Sakit: Pemerintah Indonesia Nunggak Hampir Rp 1 Triliun

Pasutri Penipu Pengusaha 39,5 Miliar Mengaku Menantu Mantan Petinggi Polri Ditangkap

Ikhtiar Hadapi Pandemi Covid-19, Personel Si BPKB Ditlantas Polda Metro Rutin Berjemur dan Senam

Presiden Jokowi Melantik Listyo Sigit Prabowo Menjadi Kapolri

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2