Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Islam
MUI Tolak Program Sertifikasi Penceramah Kemenag
2020-09-08 20:00:43
 

Keputusan MUI terkait program sertifikasi pencerah ataupun penceramah bersertifikat nomor: Kep-1626/DP MUI/IX/202 0 yang beredar di media sosial.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak program sertifikasi pencerah ataupun penceramah bersertifikat yang digagas Menteri Agama Fahrul Razi. Keputusan MUI itu tertuang dalam surat nomor: Kep-1626/DP MUI/IX/2020.

Surat pernyataan sikap MUI itu tersebar luas di jejaring media sosial. Dalam surat itu dijelaskan, keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan MUI pada, Selasa sore (8/9/2020).

Ada tiga poin utama dalam surat bertulis pernyataan sikap itu.

Pertama, MUI menyatakan program sertifikasi penceramah telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi pemerintah pada aspek keagamaan. Bila rencana itu direalisasi maka program itu sangat berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan.

"Oleh karena itu, MUI menolak rencana program tersebut," tulis surat MUI yang ditandatangani Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi dan Sekjen MUI H. Anwar Abbas.

Kedua, MUI dapat memahami pentingnya program peningkatan kompetensi para dai atau mubaligh. Sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan para penceramah. Terutama menyangkut pemahaman materi keagamaan kontemporer. Misalnya pemahaman ekonomi syariah, bahan produk halal dan wawasan kebangsaan.

"Namun program tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Ormas atau kelembagaan Islam termasuk MUI."

MUI juga mengkritik pernyataan Menteri Fahrul Razi yang mengidentifikasi radikalisme dari pandangan fisik seseorang atau yang dikenal dengan istilah good looking. MUI juga menolak cara mengidentifikasi radikalisme dengan kegiatan penghafal Alquran.

"Mengimbau kepada semua pihak agar tidak mudah mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai, penceramah ataupun hafisz serta tampilan fisik mereka," begitu pernyataan sikap MUI pada nomor tiga.

Seperti diketahui, rencana Kementerian Agama (Kemenag) mensertifikasi penceramah ditentang berbagai kalangan. Termasuk salah satunya MUI. Program itu dianggap sebagai upaya pemerintah mengontrol konten ceramah para da'i dan mubaligh di tanah air.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada pernyataan resmi MUI terkait surat No. Kep-1626/DP MUI/IX/2020.

Berikut ini pernyataan lengkap MUI terkait program penceramah bersertifikat Kemenag:

PERNYATAAN SIKAP
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: Kep-1626/DP MUI/IX/2020

Sehubungan dengan rencana program Sertifikasi Da'i/Muballigh dan/atau program Da'i/Muballigh Bersertifikat oleh Kementerian Agama sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama dan pejabat Kementerian Agama melalui media massa, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan MUI pada hari Selasa, 08 September 2020 M/20 Muharram 1442 H, dengan bertawakkal kepada Allah SWT menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana sertifikasi Da'i/Muballigh dan/atau program Da'i/Muballigh bersertifikat sebagaimana direncanakan oleh Kementerian Agama telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi Pemerintah pada aspek keagamaan yang dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan. Oleh karena itu MUI menolak rencana program tersebut.

2. MUI dapat memahami pentingnya program peningkatan kompetensi (upgrading) Da'i/Muballigh sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan Da'i/Muballigh terhadap materi dakwah/tabligh, terutama materi keagamaan kontemporer seperti ekonomi Syariah, bahan produk halal, wawasan kebangsaan, dsb. Namun program tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ormas/kelembagaan Islam termasuk MUI dan pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu;

3. Menghimbau kepada semua pihak agar tidak mudah mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai/muballigh dan hafizh serta tampilan fisik (performance) mereka, termasuk yang lantang menyuarakan amar makruf nahi munkar bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian pernyataan ini disampaikan agar dapat diketahui dan dipahami dengan baik oleh semua pihak.(ma/akurat/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Islam
 
  Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati
  Islam dan Nasionalisme Tidak Patut Dipertentangkan
  Muslim di India Merasa Semakin Lebih Dipinggirkan, 'Paling Terhina Sepanjang Sejarah'
  DPR Sayangkan Penghancuran Ribuan Masjid di China
  Arab Saudi Umumkan Umroh Bisa Dimulai Lagi 4 Oktober 2020
 
ads1

  Berita Utama
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata

Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat

749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

 

ads2

  Berita Terkini
 
1 dari 4 Pelaku Curanmor di Jakarta Timur dan Bekasi Tewas Ditembak, Polisi: Inisial I DPO

Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati

Polisi: Dari CCTV, Terduga Pelaku Pembegalan Anggota Marinir Ada 4 Orang

Seminar Sosialisasi PP No.39/2020: 'Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan'

Wahai Pemuda, Jangan Jadi Pecundang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2