Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
UMKM
Majukan UMKM, Sosialisasi QRIS Harus Dimaksimalkan
2020-10-15 05:50:28
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sistem transaksi keuangan digital merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari di era saat ini. Bank Indonesia melalui QRIS (QR Code Indonesia Standard), harus gencar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat serta mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bergabung ke dalam sistem QRIS Bank Indonesia. Dengan menyatukan seluruh QR Code yang digunakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSJP), pelaku UMKM dan pelanggan bisa merasakan manfaat praktisnya secara langsung.

"UMKM tidak perlu menyediakan banyak QR Code PSJP di atas meja kasirnya, costumer juga tidak perlu men-download banyak PJSP di handphone. Misalnya, pelanggannya pengguna dana sementara outlet-nya hanya punya satu Gopay, OVO, e-Money atau alat pembayaran yang lainya itu kan kendala transaksi," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (12/10).

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini menjelaskan, salah satu kerangka kebijakan BI selama pandemi yaitu memfasilitasi transaksi UMKM dengan menerapkan tarif biaya penggunaan sistem QRIS sebesar 0 persen bagi pelaku UMKM hingga tanggal 31 Desember 2020. Selain sosialisasi, BI harus melakukan pendampingan terhadap para pemilik UMKM yang bergabung ke dalam sistem QRIS.

Pendampingan yang dimaksud termasuk pembekalan penentuan PJSP, yang mana bisa berupa Bank atau Non-Bank. Ada banyak PJSP yang sudah berada di bawah pengawasan BI, salah satu contoh PJSP Bank yang terkenal di kalangan masyarakat adalah Jenius oleh Bank BTPN, dan GoPay dan OVO untuk PJSP Non-Bank.

"Saat ini yang kita tahu jumlah penguna QRIS di Makassar sendiri sebanyak 92.000 (akun). Jumlah ini masih relatif sedikit dibanding dengan jumlah penduduknya. Namun saya berharap Bank Indonesia harus terus mensosialisasikan program tersebut. Jika program ini dipakai untuk pembayaran sekolah, kuliah dan lebih luas lagi saya rasa ini akan membantu pertumbuhan ekonomi kita," pungkas Amir.(man/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > UMKM
 
  Yahya Zaini Minta Izin Edar BPOM Untuk Produk UMKM Digratiskan
  Pemerintah Harus Pikirkan Kebijakan Tambahan Untuk UMKM
  Majukan UMKM, Sosialisasi QRIS Harus Dimaksimalkan
  Disparekraf DKI Jakarta Gelar Seminar UMKM Go International via Marketplace
  Pandemi Pukul Industri dan UMKM, Gus Jazil: Negara Harus Hadir Bantu Mereka Bangkit
 
ads1

  Berita Utama
Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan

Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama

Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sukamta Minta Pemerintah Serius Tangani KKB di Papua

Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas

Intensif Cegah Covid-19 Muhammadiyah Distribusikan Ribuan Hand Sanitizer dan 1 Juta Masker

Langgar Prokes, Para Night Biker Ditindak Satuan Patwal Ditlantas Polda Metro

Siber Bareskrim Polri Jemput Paksa Ambroncius Nababan, Tersangka Rasisme

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2