GORONTALO, Berita HUKUM - Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Zukri Harmain, SE. ME turut memberikan tanggapannya pada Dialog Publik hari Minggu kemarin (05/01) yang digelar oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Gorontalo.

Zukri Harmain mengungkapkan keheranannya dan bertanya-tanya, kenapa sampai bisa nama Ketua DPC Demokrat Kabupaten Gorontalo, Chamdi Mayang dihilangkan dalam usulan PAW Wakil Bupati.

"Saya melihat, ada ketidakkompakan di internal Partai Demokrat, karena saya melihat proses ini terlalu berlama-lama seperti ini, malahan saya yakin, Chamdi Mayang yang akan menjadi Wakil Bupati karena dia sebagai Ketua DPC Demokrat Kabupaten Gorontalo, bahkan itu perintah dari DPP langsung, maka etikanya, Wakil Bupati itu harusnya diisi oleh Ketua DPC, titik disitu," kata Zukri.

Terkait surat usulan PAW Wakil Bupati, Zukri Harmain mengambil kesimpulan bahwa Bupati Nelson hanya ingin coba-coba sedikit melanggar aturan, siapa tahu bisa tembus, jadi menurut Zukri, Bupati Nelson tidak salah, karena kalkulasi politik itu kadang-kadang bisa masuk dengan ketidakwajaran dan bisa jadi juga dengan tidak wajar, tapi ternyata memang tidak bisa, karena memang itu jatahnya Partai Demokrat.

"Oleh karena itu, saya setuju dengan Pak Umar Karim, bahwa isu Wabup ini sudah tidak seksi lagi kita diskusikan, karena tinggal beberapa bulan, kalaupun akan diisi, ada mekanismenya, saya yakin dengan 4 kursi Demokrat dan beberapa orang diantaranya sudah berpengalaman di DPRD, saya yakin bisa mengimbangi kekuatan partai politik yang lain, dan saya tahu seluruh Anggota DPRD ini sangat taat pada aturan, kalau memang ini melanggar hukum, ya di proses saja sesuai aturan hukum," sambungnya.

"Saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Aba Ludin, karena aba Ludin ini orang yang kita tuakan di Politik, sebetulnya menurut Aba Ludin, ini adalah bentuk kepanikan, sehingga beliau memaksakan untuk harus segera dipasang Wakil Bupati untuk mengamankan prosesi untuk petahana, Sebenarnya kita semua sudah tahu endingnya kemana, tinggal bagaimana Demokrat, masih mampukah memainkan peran ini, jangan sampai Demokrat memperlihatkan sikap "Lombo", 4 kursi ini tidak gampang, tapi sebagai manusia, kita selayaknya memaafkan kalau beliau salah," tutup Zukri.

Sementara itu, Umar Karim menanggapi dingin pernyataan Zukri Harmain, menurut Umar soal Bupati yang coba-coba melanggar aturan, resikonya besar, jika melanggar undang-undang itu sama saja melanggar sumpah janji, bunyi sumpah janji salah satunya menjalankan undang-undang itu dengan selurus-lurusnya, kalau melanggar undang-undang bisa di impeachment, bisa di berhentikan.

"Memang problemnya ada di DPRD, tapi pemberhentian tidak cuma di DPRD, Gubernur dan Menteri boleh memberhentikan Bupati, bahkan mengsekolahkan Bupati, jadi tanggapan saya hati-hati, beresiko bisa diberhentikan, di impeachment atau di angket," ketus Umar Karim.(bh/ra)