Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Perlindungan Data Pribadi
Masyarakat Harus Paham Ancaman Data Pribadi
2019-07-03 16:25:06
 

Ilustrasi. [INFOGRAFIS] Tuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai bahwa masyarakat Indonesia hari ini belum menyadari pentingnya data pribadi yang mereka miliki. Ditambah lagi maraknya transaksi digital yang harus mencantumkan nomor handphone pemilik untuk memudahkan proses tersebut juga dianggapnya tidak memiliki kaidah perlindungan data pribadi.

Hal ini ia utarakan ketika menjadi narasumber dalam acara Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7). Sukamta mendesak negara untuk hadir dalam rangka melindungi data pribadi warganya termasuk membuat aturan mengenai hal tersebut serta mensosialisasikan agar masyarakat menjadi aware untuk melindungi data mereka.

"Jadi ini punya dampak yang sangat serius. Negara sudah minta sekarang seluruh pengguna media kartu telepon harus didaftarkan, maka sebetulnya kewajiban negara melindungi warganya. Negara mewajibkan setiap warga negara punya KTP, punya NIK mendaftarkan dirinya kepada negara, maka negara punya kewajiban untuk melindungi data warganya," tutur Sukamta.

Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan bahwa fenomena ini berlaku untuk semua kalangan termasuk para pejabat negara yang seharusnya sangat menjaga akses pribadinya sebab jabatan mereka sangat rawan ancaman. Ia juga meminta agar masyarakat tidak sembarangan bertukar nomor handphone karena dapat menjadi bumerang bagi diri sendiri.

"Jadi urusan data online ini merugikan orang secara secara ekonomi, karena begitu datanya terekspos sekarang di media digital, orang sekarang kalau mau cari kerja, orang kalau mau buat transaksi, orang mau partnership tidak perlu cari jejak offline, nggak perlu buat data riwayat hidup macam-macam, di-tracking saja jejak digitalnya sudah ketahuan semua, bayangkan," jelas Sukamta.

Politisi dapil Yogyakarta ini secara khusus mendesak pemerintah untuk segera membahas RUU PDP bersama DPR sebelum masa periode 2014-2019 berakhir. Menurutnya data pribadi masyarakat sangat penting untuk dilindungi sebab media online tidak memiliki batasan akses.(er/es/DPR/bh/sya)






 
   Berita Terkait > Perlindungan Data Pribadi
 
  RUU Ketahanan Keamanan Siber dan RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Direalisasikan
  RUU Perlindungan Data Pribadi Masih Mandek di Pemerintah
  Masyarakat Harus Paham Ancaman Data Pribadi
  Ombudsman Desak Pemerintah Buat Aturan Perlindungan Data Pribadi
  Penyalahgunaan NIK dan KK, Pemerintah Harus Tanggung Jawab
 
ads1

  Berita Utama
Polisi Tembak Mati Pria Pakistan Penyelundup Heroin 5 Kilo

Industri Keuangan Sakit, DPR Minta Perbaikan dari OJK

Kritik Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Konsepnya Seperti Apa?

Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jadi Ketua Wantimpres, Wiranto Harus Tanggalkan Jabatan Ketua Dewan Pembina Hanura

Komisi IX Konsisten Minta Iuran BPJS Tidak Naik

SatReskrim Polres Pohuwato Berhasil Ungkap Pelaku Pembunuhan dengan Panah Wayer

Peringati Hari Ibu Ke - 91, Pemprov Bersama Polda Gorontalo Gelar Jalan Sehat Keluarga

Pemilu Inggris: Bagaimana Boris Johnson Meraih Kemenangan Terbesar dalam 3 Dekade

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2