Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Golkar
Megawati Minta Jatah Banyak, Akbar Tanjung: Seharusnya Presiden Dihormati
2019-08-12 07:28:40
 

Akbar Tanjung Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung merespons pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta kursi Menteri lebih banyak di Kabinet Jokowi-Maruf.

Menurutnya, pemilihan Menteri di kabinet 2019-2024 adalah hal mutlak Presiden Jokowi untuk menentukan.

"Terkait pemilihan pembantu presiden tentu saja kita melihat dari perspektif bahwa itu adalah memang hak prerogatif presiden. Karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan siapa yang akan jadi menteri," ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8).

Soal sikap Mega yang disampaikan di Kongres V PDIP, mantan Ketua DPR RI ini menilai seharusnya posisi Jokowi yang berada dalam acara tersebut dihormati.

"Kalau di depan kita ada presiden, tentu kita memosisikan presiden sebagai kepala negara. Tentu harus menggambarkan bahwa kita menghormati beliau sebagai presiden," tegas Akbar Tanjung, mantan Ketua Umum partai Golkar ini.

Ia mengamini saat ini Jokowi dihadapkan dengan keinginan sejumlah parpol pendukung yang mengusulkan sosok calon menteri di kabinet baru. Oleh karenanya, ia yakin presiden tak akan mengenyampingkan aspirasi parpol yang berjuang memenangkannya bersama dengan Wakil Presiden terpilih, KH Maruf Amin dalam menentukan susunan kabinet.

"Saya yakin pasti presiden akan menjadikan mempertimbangkan untuk mengisi jabatan menteri dalam periode yang akan datang ini. Oleh karena itu sebaiknya kita tunggu saja," tandasnya.

Dalam Kongres V PDIP, Mega meminta jatah menteri di kabinet lebih dari empat. Permintaan tersebut disampaikan karena partai berlambang kepala banteng itu menjadi parpol pemenang di Pemilu 2019 kemarin. (rmol.id/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Partai Golkar
 
  Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
  ETOS: Golkar Tidak Keliru Pilih Ridwan Hisjam Jadi Ketua MPR
  Airlangga Hartarto Dinilai Tak Layak Lagi Jadi Ketum Golkar
  Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
  Megawati Minta Jatah Banyak, Akbar Tanjung: Seharusnya Presiden Dihormati
 
ads

  Berita Utama
Kritik Fachrul Razi, Din Syamsuddin: Ganti Saja Kemenag Jadi Kementerian Antiradikalisme

Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?

Prabowo Jadi Menhan, Relawan Jokowi pada Kecewa

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

 

  Berita Terkini
 
Kritik Fachrul Razi, Din Syamsuddin: Ganti Saja Kemenag Jadi Kementerian Antiradikalisme

HNW: Pimpinan Tidak Bisa Muncul Tiba-Tiba Tetapi Harus Melalui Kaderisasi

Dibutuhkan Keseriusan Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pangan Dalam Negeri

PKS Khawatirkan Nasib Pendidikan Indonesia di Bawah Mendiknas Nadiem Makarim

Puji Setyowati Soroti Maraknya Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2