Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
PAW
Melanggar UU No 10 Tahun 2016, Surat Bupati Kabgor Tentang Pengisian PAW Wabup Tidak Perlu Diparipurnakan
2020-02-16 21:18:01
 

Chamdi Ali Tumenggung Mayang, SE. M.Si - Ketua DPC Demokrat Kabupaten Gorontalo.(Foto: istimewa)
 
GORONTALO, Berita HUKUM - Rencana DPRD Kabupaten Gorontalo untuk menyetujui dan membawa ke rapat Paripurna pada hari Senin besok terkait Surat Bupati mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati (Wabup) mendapatkan kecaman keras dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Gorontalo (Kabgor).

Betapa tidak, Ketua DPC Demokrat Kabgor, Chamdi Ali Tumenggung Mayang, SE. M.Si menilai jika DPRD Kabgor tetap menyetujui surat itu diparipurnakan dan dilanjutkan sampai pada proses pemilihan, maka di khawatirkan nama baik DPRD Kabgor akan tercoreng, bahkan akan dipandang hanya melakukan pemborosan Anggaran Daerah karena sudah melakukan studi banding hingga tahap konsultasi ke Kementerian, namun tidak mengindahkan hasil arahan dari petinggi pihak Kementerian yang di kunjungi.

"Sebagai bentuk menghargai mekanisme Dewan yang berlaku di DPRD, silahkan teman-teman Dewan melaksanakan sesuai mekanismenya, hanya saja untuk saling mengingatkan, bahwa seperti publik ketahui, pasca diterimanya surat Bupati itu oleh Pimpinan Dewan beberapa waktu lalu, Dewan langsung menugaskan Komisi 1 untuk stuban ke daerah-daerah yang pernah ada PAW Wabup seperti ini, dan bahkan konsultasi ke Kemendagri dan Kemenkumham, yang kesemuanya menyatakan bahwa prosesnya harus sesuai Perintah UU NO 10 tahun 2016 itu," pungkas Chamdi.

Chamdi Mayang menambahkan bahwa, semua hasil pencarian tambahan referensi pembanding ini telah dilaksanakan dan telah beroleh hasil, mulai dari stuband Komisi 1 ke daerah tetangga terdekat dan konsultasi ke Kemendagri serta Kemenkumham, maka dari itu, pengusulan nama-nama dalam rangka pengisian PAW Wabup harus dilaksanakan sesuai Amanat UU NO 10 Tahun 2016, Pasal 176, yang berbunyi "Partai Politik atau gabungan Parpol Pengusung mengusulkan dua nama kepada DPRD melalui Bupati untuk diparipurnakan.

"Mengertinya bahwa selama Parpol atau Gabungan Parpol pengusung belum ada kesepakatan tentang dua nama, maka belum ada yang berhak (memaksakan diri) untuk mengajukan apalagi memilih dua nama ke DPRD, jika nama-nama dari Parpol masih lebih dari dua nama calon, itu perintah UU, bukan maunya Demokrat semata," jelas Chamdi.

Maka sebab itu menurut Chamdi, sebaiknya DPRD tidak perlu menanggapi surat Bupati, karena sudah nyata melanggar aturan Perundangan (UU NO 10 Tahun 2016), bahkan dengan surat Bupati itu, muncul dugaan bahwa Bupati telah melampaui kewenangannya dalam hal mengajukan nama-nama PAW Wabup yang tidak sesuai mekanisme, seperti yang tertuang dalam Amanat UU NO 10 Tahun 2016 itu.

"Oleh karenanya, DPC Demokrat Kabgor sekali lagi, dalam hal ini memberikan pertimbangan agar kiranya Dewan tidak perlu menyetujui surat Bupati dimaksud, bahkan bila perlu kami menyarankan untuk tidak perlu dibawa ke Paripurna, ini adalah saran konkrit yang baik dari kami DPC Demokrat Kabgor yang juga sebagai salah satu Parpol pengusung pada Pilkada yang lalu, dan juga kami telah menginstruksikan Fraksi Demokrat di DPRD KabGor untuk tetap konsisten berpegang pada surat penolakan DPC Demokrat beberapa waktu lalu itu," katanya lagi.

"Harapan kami, semoga sikap dan saran kami ini bisa di ikuti oleh Fraksi-Fraksi lain, bahkan hal ini justru bisa dijadikan perekat yang lebih kuat antar sesama Fraksi di DPRD dalam menyikapi atau mengambil keputusan di DPRD saat ini dan seterusnya," tutup Chamdi.(bh/ra)



 
   Berita Terkait > PAW
 
  Melanggar UU No 10 Tahun 2016, Surat Bupati Kabgor Tentang Pengisian PAW Wabup Tidak Perlu Diparipurnakan
  Putusan Sela PN Jakarta Pusat Menangkan Lily Wahid
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB

KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19

Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14

Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB

Polisi Tindak Tegas Bagi Warga Langgar PSBB, Ini Pasalnya

KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19

Polri Diingatkan agar Tidak Keluar dari 'Due Process of Law'

KPN Jakpus Dr Yanto Ucapkan Selamat Kepada HM Syarifuddin Atas Terpilih Menjadi Ketua MA

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2