Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Mendagri
Mendagri di Minta Tunda Pelantikan Gubernur Jatim
Monday 03 Feb 2014 17:41:08
 

Ilustrasi. Mendagri Gamawan Fauzi memberikan keterangan pers setelah melaporkan M Nazaruddin di depan gedung SPK Polda Metro Jaya, Jum'at (30/8).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna menindak lanjuti pernyataan mantan Ketua (MK), Akil Mochtar bahwa Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada Pilkada lalu tidak sah, dan yang seharusnya menang adalah pasangan Khofifah-Herman, pengacara Khofifah-Herman meminta Mendagri menunda pelantikan pasangan KarSa.

Sebagaimana mekanisme putusan MK agar penentuan hasil Pilgub Jatim tersebut dapat di anulir, tentunya MK punya mekanisme sendiri, walau dalam sejarah sejak MK terbentuk belum pernah ada satu putusan MK yang dianulir.

Pengacara Khofifah-Herman Surjadi Sumawiredja pasangan Cagub dan Cawagub Jawa Timur, menindak lanjuti pengakuan Akil Mochtar, yang mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada, Senin (3/2).

"Kita meminta menunda pelantikan pasangan KarSa, sampai permasalahan hasil keputusan MK jelas," ujar Romulo, salah satu tim pengacara pasangan dengan Tagline 'Berkah' ini.

Dijelaskanya lebih lanjut, bahwa putusan MK yang telah memenangkan pasangan Soekarwo tersebut cacat hukum, tidak pernah ada keputusana itu. Kalaupun demikian, kemenangan Soekarwo tidak sah dan Mendagri tidak boleh melantiknya dalam waktu dekat ini.

Sebagaimana Akil Mochtar mengungkapkan soal kejanggalan dalam putusan sengketa Pilgub Jatim pada 2013 lalu, sesaat setelah Akil di tangkap KPK.

Akil menegaskan, bahwa seharusnya pemenang Pemilukada Jatim adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja.

Dalam hakim panel putusannya dengan sekor 2:1. Artinya di panel itu kan dimenangkan oleh Ibu Khofifah terang Akil Mochtar, seusai bersaksi, di pengadilan Tipikor, Jakarta.beberapa hari lalu.(bhc/put)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19 dan PEN

Wahh Parah! Data Penerima Bansos Ternyata Belum Di-Update Sejak 2015

Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi

Dampak Resesi Dunia, Gus Jazil: Kita Beli Produk Lokal dari UMKM

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sesalkan Jokowi Teken PP 41/2020, PKS: Bisa Gerus Independensi KPK!

Siapa Agnes Chow, Aktivis Perempuan yang Disebut 'Mulan yang Asli' dan 'Dewi Demokrasi'?

Terjerat UU Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Pinangki Terancam Hukuman Maksimal 5 Tahun Penjara

PA 212: Sebaran Baliho Habib Rizieq Bentuk Perlawanan Pada Neo PKI

Perlunya Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2