Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Virus Corona
Menkes Budi Gunadi Puji Peran Aktif Muhammadiyah Lawan Pandemi Covid-19
2021-01-06 12:10:08
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Bersama jajaran, Menteri Kesehatan RI yang baru dilantik menggantikan Terawan Agus Putranto pada Desember lalu, Budi Gunadi Sadikin melakukan silaturahim ke Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Selasa (5/1).

Disambut oleh jajaran pengurus teras Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang hadir secara luring dan daring, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan rasa terimakasih atas peran aktif Muhammadiyah melawan pandemi.

"Muhammadiyah bukan hanya organisasi keagamaan, tapi juga organisasi kesehatan. Karena saya kagum sekali," ujar Budi seusai acara.

Menurutnya, kerja pemerintah melawan pandemi mustahil berhasil tanpa peran organisasi keagamaan yang memiliki sayap amal usaha di bidang kesehatan seperti Muhammadiyah.

"Kami perlu merangkul semua organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Untuk mengatasi pandemi, kita juga tidak bisa sendiri-sendiri. Harus bersama-sama. Tidak bisa bikin program begitu saja, tapi kita harus bikin gerakan," jelasnya.

Dan gerakan ini kan dasarnya bukan modal keuangan dan kekuasaan semata. Tapi perlu modal sosial. Kekuatan Muhammadiyah, modal sosial itu besar sekali. Nah ini yang saya rasakan untuk mengatasi pandemi sampai tuntas, kita perlu merangkul semua komponen bangsa dengan semua modal sosial yang kita miliki, dan Muhammadiyah adalah salah satu contoh terbesar modal sosial yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin," tutup Budi.

Sementara, Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Selasa (5/1) menerima silaturahim Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta.

Menkes yang didampingi Sekjend Kemenkes Oscar Primadi diterima langsung oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan pengurus MPKU PP Muhammadiyah. Sedangkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir hadir melalui virtual, beserta jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Agus Samsuddin. Hadir pula Prof Muhadjir Effendi, Menko PMK RI, sekaligus Ketua PP Muhammadiyah. Anggota PP Muhammadiyah lainnya melalui zoom ialah Anwar Abbas, Syafiq Mughni, Dadang Kahmad, dan Agus Taufiqurrahman.

Menkes menyampaikan tujuan silaturahim tersebut selain memperkenalkan diri juga meminta masukan kepada Muhammadiyah terkait penanganan Covid-19, khususnya yang berkaitan dengan vaksin.

"Tugas menangani covid ini cukup berat, dan tidak cukup dapat dilakukan secara ekslusif oleh Kemenkes, harus inklusif bekerjasama dengan lembaga dan organisasi lain. Pendekatan pencegahan Covid-19 tidak cukup hanya dengan program, namun juga harus diikuti dengan Gerakan. Maka dengan kerendahan hati kami (Kemenkes) tidak mampu menangani covid-19 ini sendirian, dan membutuhkan bantuan organisasi lainnya, secara khusus dengan Muhammadiyah," tutur Budi.

Sinergitas Kemenkes dan Muhammadiyah

Terdapat dua hal yang disebutkan oleh Menkes Gunadi yang dapat dilakukan oleh Muhammadiyah dalam membantu Kemenkes. Pertama, karena Muhammadiyah memiliki tenaga kesehatan yang besar, dan Muhammadiyah turut berperan dalam sektor kesehatan yang cukup dalam dan luas.

"Kedua pendekatan pendekatan sosial kultural, dalam menangani Covid ini tidak cukup hanya dengan pendekatan medis dan vaksin, harus ada perubahan perilaku manusia, karena protokol kesehatan saat ini sudah berbeda, dan untuk mengubah perilaku ini diperlukan peran Muhammadiyah yang secara defacto dilihat oleh masyarakat. Saya rasa Muhammadiyah bisa membantu mensosialiasikan perubahan perilaku ini secara luas kepada masyarakat," imbuh Budi.

Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, dalam menangani covid-19 ini dibutuhkan fungsi manajerial dengan kebijakan dan langkah progresif.

"Terkait pandemi ini Muhammadiyah telah bergerak all out melalui MCCC, Aisyiyah, dan semua organ Persyarikatan sampai bawah baik dalam gerak keagamaan maupun kesehatan," tutur Haedar.

Muhammadiyah, lanjut Haedar dalam mengambil keputusan selalu berpijak pada temuan ilmiah dari pakar epidemologi dan kesehatan, selain dari aspek keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Pandangan Muhammadiyah Soal Vaksin

Kemenkes harus memastikan kebijakan yang benar optimal dalam menangani Covid-19. Termasuk dalam memperhatikan dan melindungi tenaga kesehatan serta kondisi lapangan di seluruh rumah sakit di Indonesia, betapa berarnya beban menghadapi pandemi ini. Pastikan penanganan dan daya tampung RS dalam menangani Covid-19 benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Muhammadiyah siap untuk terus bergerak dan bekerjasama secara serius dan tersistem.

"Di situasi saat ini kami ingin bekerjasama dengan Kemenkes dan memastikan bahwa usaha di bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi ini dibutuhkan Kerjasama dan kita dapat mengatasi persoalan ini dengan sebaik baiknya," jelas Haedar.

Mengenai vaksin, Haedar menyatakan bahwa vaksin merupakan keniscayaan sebagai bagian dari usaha menghadapi Covid-19. Seraya meminta Menkes dan pemerintah seksama khususnya yang menyangkut keamanan dan kehalalan, disertai keterbukaan.

Sementara Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dr Agus Taufiqurrahman yang membidangi MPKU bersama Ketua MCCC Agus Samsudin bersepakat bahwa Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, setelah semua kaidah keamanan, keefektifan dan kehalalan vaksin terpenuhi sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Rekomendasi Muhammadiyah Terkait Vaksin
Berikut rekomendasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut:

1. Muhammadiyah mendukung Badan POM harus tetap independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin.

2. Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin, dan siap menjadi bagian dari proses tersebut.

3. Penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin, oleh sebab itu pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin. Pemerintah harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi.

4. Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatan yang dimiliki ikut bersama-sama mensukseskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

5. Walaupun telah dilakukan vaksinasi diharapkan kepada masyarakat untuk tetap ketat dalam penegakan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) dan 3T (Testing, Tracing, Treatment).(afn/muhammadiyah/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Kapolres: 7 Kampung Tangguh Jaya di Jakarta Barat Terbukti Efektif Tanggulangi Wabah Covid-19
  Ketum KNPI: Pesta Yang Dihadiri Raffi Ahmad dan Ahok Sangat Tidak Elok
  Raffi Ahmad akan Jalani Sidang Perdana 27 Januari 2021 di PN Depok
  Vaksinasi Mandiri Bisa Jadi Alternatif Percepat Vaksinasi Nasional
  Pernyataan PP Muhammadiyah tentang Pelaksanaan Program Vaksinasi
 
ads1

  Berita Utama
SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel

Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU

Haedar Nashir: Waspada Terhadap Covid-19 adalah Bentuk Ketaqwaan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Menag Yaqut Cholil Tak Lagi Anggarkan Dana Untuk Pesantren, DPR Ungkap Kekecewaan

Ibu Risma, Ngono Yo Ngono, Tapi Ojo Ngono

Ini 5 Efek Minum Kopi Setiap Hari yang Terjadi pada Tubuh

SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!

Ini Pesan Tito Karnavian ke Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2