Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Anies Baswedan
Menunggu Kesalahan Anies
2019-11-06 05:03:42
 

Ilustrasi. Gubernur DKI Jakarta H. Anies Rasyid Baswedan, SE., M.P.P., Ph.D.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: H. Tony Rosyid

BLESSING! GARA-gara lem aibon, Anies diberitakan. Sejumlah TV mengundang untuk minta klarifikasi. Ritmenya memang selalu begitu, dibully lalu masuk tivi. Tanpa ada bully, beberapa stasiun tivi alergi untuk mengundang Anies. Takut? Sepertinya begitu.

Pepatah mengatakan: "setiap prestasi tidak saja mendatangkan banyak teman, tapi juga banyak musuh". Di tengah institusi yang korup anda tidak ikutan korup, maka anda akan dikucilkan.

Dunia politik, juga birokrasi, sarat dengan transaksi dan korupsi. Terlibat, atau disikat. Dua pilihan yang seringkali dihadapkan pada anda untuk memilih salah satunya. Ini terjadi akibat law enforcement yang rendah. Hukum tunduk pada -dan dikendalikan oleh- politik. Akibatnya, kekuasaan dan kekuatan modal sebagai raja. Hukum hanya tegas, dan kadang menindas terutama kepada mereka yang lemah.

Efek law enforcement yang rendah membuat kehidupan dalam berbangsa ini tak memiliki kepastian. Yang lemah tak bisa berlindung ketika berhadapan dengan yang kuat. Seringkali berlaku hukum rimba: yang kuat memakan yang lemah. Ini masalah serius untuk nasib keberlangsungan bangsa di masa depan.

Di Indonesia, banyak orang pintar dan baik. Berintegritas dan punya kapasitas. Ketika mereka masuk dalam lingkaran politik atau birokrasi, karakter mereka pun dibunuh. Oleh siapa? Oleh lingkungan yang puluhan tahun telah mewarisi budaya koruptif secara turun temurun. Sebagian tak tahan dan hengkang. Umumnya justru memilih untuk bertahan dan menikmati godaan.

Simple cara melihatnya. Tengok para pejabat sekarang, bagaimana kehidupan mereka 15-20 tahun lalu. Terutama ketika mereka masih jadi aktifis dan awal mereka berkarir. Jangan tanya soal idealismenya. Jangan ragukan spirit perjuangannya. Bandingkan dengan mereka sekarang. Mulai dari gaya hidup, cara berpikir dan apa yang mereka bela serta perjuangkan. Mereka masih memperjuangkan bangsa atau pribadinya?

Dalam konteks ini, orang-orang seperti Anies Baswedan memang agak langka. Tetap sederhana dan bersahaja. Naik kijang inova, kadang motor. Rumahnya tetap seperti yang lama. Dan yang paling penting: tetap menjaga integritas. Ini yang membedakannya.

Bagaimana cara mengukur integritas? Mudah! Pertama, dia bekerja untuk siapa. Ini bisa dilihat dari program dan kebijakannya sebagai gubernur. Pergub 132/2018 tentang pengelolaan apartemen itu untuk siapa? Pergub 42/2019 tentang pembebasan pajak untuk rumah para pensiunan tentara, dosen, guru dan para pahlawan itu siapa? Ijin pengendara motor di Jl. Soedirman dan Thamrin itu untuk siapa? Pengambilalihan kelola air bersih dari dua perusahan Salim Group oleh Pemprov DKI itu untuk kepentingan siapa? DP 0% itu untuk siapa?

Anies korupsi! Anies ngumpulin logistik untuk 2024! Buktinya, itu ada kasus lem aibon. Kayak punya bukti aja! Yang pasti, opini ini terus digemakan. Dan makin kencang. Saran saya: jika terindikasi korupsi, laporkan saja Anies ke polisi atau KPK. Simple! Dari pada sibuk bicara di medsos, habis waktu, energi dan cuma bikin gaduh.

Toh, Anies bukan orang kuat untuk saat ini. Tak punya back up. Kalau yakin ada data pelanggaran hukumnya, laporkan. Ini lebih fair dan obyektif. Biar ada kepastian bagi rakyat untuk melihat siapa Anies sesungguhnya. Kalau hanya opini, apalagi fitnah, tentu ini tak baik dijadikan konsumsi publik. "Jangan sampai ada maling teriak maling." Nah loh...

Lepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, dua tahun sebagai gubernur Anies sudah melakukan banyak hal untuk masyarakat DKI. Ini tentu harus dilihat sebagai prestasi. Berbagai penghargaan yang diperoleh menunjukkan bukti adanya prestasi itu.

Terkini, Jakarta dinobatkan sebagai kota terbaik dunia. Diantaranya karena mampu mengurangi tingkat kemacetan kota secara signifikan.

Satu kalimat yang Anies tak pernah lupa ketika terima penghargaan, yaitu ucapan: terima kasih kepada semua jajaran Pemprov DKI dan BUMD yang telah bekerja keras sehingga DKI mendapatkan penghargaan bla...bla.... Inilah makna kolaborasi yang tak boleh direduksi oleh klaim personal dan egoisme seorang pemimpin. Begitulah etika memimpin. Mengganti kata "saya" menjadi "kami" ini penting. Dua kata ini membedakan karakter satu pemimpin dengan pemimpin yang lain.

Anies tak perlu dipuji melampui kapasitas dan prestasinya. Hanya perlu diakui hasil kerjanya secara objektif dan apa adanya. Ini juga mesti berlaku untuk semua pemimpin.

Problemnya adalah semuanya harus dihubungkan dengan kepentingan politik. Sampai disini, segalanya menjadi bias. Akhirnya, penilaian akan bergantung siapa mendukung siapa. Anieser atau ahokers. Ini tak sehat.

Sudahlah. Ahok sudah selesai. Apalagi secara undang-undang tak lagi ada kesempatan untuk terpidana dengan ancaman hukuman lima tahun nyalon presiden atau wakil presiden.

Berhenti membenturkan Anies dengan Ahok. Mereka adalah dua pemimpin yang sudah banyak berbuat untuk bangsa dan negara. Kita mesti hargai dan apresiasi.

Bukankah para pendukung Fauzi Bowo tak pernah menyerang Jokowi saat Fauzi Bowo kalah di Pilgub DKI 2012? Suasana Jakarta saat itu adem dan damai. Semua jadi hangat karena pihak yang kalah menerima kekalahan itu. Inilah konsekuensi demokrasi.

Pilgub DKI 2017 tidak mengalami sengketa. Usai pilkada, gak ada gugatan ke MK. Gak pula ada isu kecurangan. Mengapa rakyat yang harus bersengketa? Lalu, apa yang mau disengketakan?

Ada dugaan bahwa kemarahan sejumlah ahokers akibat kekalahan di Pilgub DKI dirawat oleh pihak-pihak yang kepentingan bisnis dan politiknya terancam oleh Anies. Ini masalahnya. Terutama bagi mereka yang cari duitnya dengan menjadi haters, maka ini jadi peluang pekerjaan. Bertaubatlah kawan!

Dari sisi bisnis, banyak proyek ber-omset triliunan terpaksa ditutup Anies. Kenapa ditutup? Karena melanggar aturan. Diantaranya adalah reklamasi, Alexis dan pengelolaan apartemen. Mereka diam? Tentu tidak. Tidak mungkin diam. Mana ada orang yang terusik rizkinya diam? Ini tidak saja menyangkut pihak yang punya proyek, tapi juga para penadah aliran dana proyek itu. Sejumlah politisi dan birokrat masuk di dalamnya. Oknum aparat? Gak tahu deh.

Selain bisnis, kehadiran Anies juga mengusik kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Semakin hari, Anies makin kelihatan tangguh untuk fight di Pilgub DKI periode kedua. Bahkan rakyat banyak yang sudah menyuarakan Anies for presiden 2024. Ini tentu sebuah ancaman tersendiri. Pantas saja Anies selalu diburu dan dicari terus kesalahannya. Begitu pandangan yang muncul di masyarakat.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Anies Baswedan
 
  Menunggu Kesalahan Anies
  Anies Di Tengah Bullyan
  Bedah Otak Anies Terkait Ibu Kota
  Anies, Pemimpin Yang Dirindukan
  Skor telak 5 - 0 untuk Anies Baswedan
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
Legislator Berharap Kenaikan Iuran BPJS Disubsidi Negara

Komisi XI Soroti Permasalahan Asuransi Jiwasraya dan Bumiputera

Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Putusan Sela: Sidang Pemalsuan Tanda Tangan Jaminan Kredit Rp 4 Milyar Dilanjutkan

Mengukur Integritas dan Ketegasan Anies

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2