Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
KPI
MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
2019-01-20 17:03:20
 

Evaluasi Tahunan yang dilakukan KPI kepada METRO TV, di kantor KPI Pusat.(Foto: kpi.go.id)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - KPI melakukan Evaluasi Tahunan kepada Metro TV yang dinilai menyajikan berita yang tidak netral terkait politik Tanah Air. Sebagai media corongnya pemerintah, MetroTV kerap menampilkan program informasi yang menyerang pihak oposisi, terutama mengenai laga Pilpres 2019 antara kubu 01 petahana Jokowi - Ma'ruf Amin vs kubu 02 penantang Prabowo - Sandiga Uno.

Kamis 17 Januari 2019, KPI memberikan teguran keras kepada Metro TV. KPI meminta stasiun TV dibawah Media Indonesia milik Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tersebut mengutamakan indpendensi dan keberimbangan.

Berikut penjelasan dari pihak KPI dikutip dari laman KPI.go.id.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyampaikan perlunya PT Media Televisi Indonesia yang menggunakan nama udara METRO TV, untuk mengedepankan independensi dan keberimbangan dalam program siaran.

Wakil Ketua KPI Pusat, S Rahmat Arifin mengatakan, Metro TV jauh dari prinsip independensi dan netralitas. Karenanya Rahmat meminta ada perbaikan mendasar dalam redaksi untuk mengembalikan METRO TV menjalankan tugas jurnalistik dengan jalur yang benar. Hal tersebut disampaikan Rahmat dalam acara Evaluasi Tahunan yang dilakukan KPI kepada METRO TV, di kantor KPI Pusat, Kamis (17/1).

Dalam evaluasi ini, KPI menggunakan parameter kepatuhan atas Undang-Undang, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, dan Komitmen Televisi yang dibuat menjelang perpanjangaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 2016 lalu.

Turunan dari parameter tersebut adalah penilai atas penegakan internal P3SPS, konsistensi format siaran, prinsip independensi netralitas dan keberimbangan, pemenuhan presentase waktu siaran iklan Layanan Masyarakat (ILM), sanksi KPI, apresiasi KPI dan pelaksanaan konten lokal sebagaimana yang diatur dalam konsep sistem siaran berjaringan (SSJ).(gelora.co/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat

Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 

  Berita Terkini
 
Presiden Minta Masyarakat Papua untuk Memaafkan, Gubernur Papua Sebut Jokowi Tidak Tegas

Organisasi Kepemudaan Desak Pengusutan Tuntas Soal Rasial terhadap Mahasiswa Papua

KontraS: Seharusnya Presiden Minta Maaf Bukan Ajak Warga Papua Saling Memaafkan

Perang Saudara di Suriah: Turki Kutuk Serangan Udara oleh Suriah terhadap Konvoinya

Legislator Dorong BPK Bersifat Independen

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2