Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
KAMI
Moeldoko Ngancem Ni Yee
2020-10-02 11:02:43
 

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: Rizal Fadillah

KEPALA STAF Kepresidenan, Moeldoko, meminta perhatian KAMI agar tidak mengganggu stabilitas politik. Ucapan tersebut disampaikan Moeldoko seperti dikutip CNN Indonesia 'Kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungan', hiij takuuut.

Mungkin karena namanya Pemerintah ya pasti jadi tukang perintah. Merasa punya kekuasaan. Ada aparat, ada senjata. Posisinya memang selalu di atas angin.

Mungkin merasa sedang menaiki angin, bisa kesana bisa kesini untuk buang angin. Ancam sana ancam sini, maklum otoritas ada di tangan.

KAMI baru saja dibentuk tapi banyak terapi kejut. Urusan deklarasi sudah buat takut. Ujungnya larang sana larang sini.

Bikin demo buatan segala. Bayar dikit-dikitlah dan suruh teriak-teriak dengan bentangan spanduk "tolak KAMI", "KITA cinta damai", "Covid 19 dilarang kumpul" sambil kumpul-kumpul teriak-teriaknya itu. Memang Kopit mah hanya untuk KAMI. Kebal eh bebal untuk KALIAN.

Moeldoko lupa bahwa biang yang bikin stabilitas politik terganggu adalah Pemerintah sendiri. Omnibus Law membuat geram buruh. Akibatnya ancam akan mogok nasional.
BPIP ikut rancang RUU HIP yang masuk lewat PDIP, ya efeknya jadi rame. Bagaimana tidak, berembus bau Orde Lama bahkan komunisme. Masyarakat protes, goyanglah stabilitas politik.

KAMI hadir karena ulah Pemerintah yang tak memahami aspirasi rakyat. Soal utang luar negeri yang abis-abisan, investasi yang lebih memanjakan asing, kerja sama dengan RRC yang mengkhawatirkan, penanganan Covid 19 yang acak-acakan ada PSBB, New Normal, kini Mini Lockdown.

Entah berbasis undang-undang atau kebijakan reaktif yang bersifat ad hok. Vaksin Cina menjadi bagian dari vaksin kegaduhan.

Rakyat khususnya Purnawirawan TNI yang khawatir akan bangkitnya PKI malah disalah-salahkan. Katanya kewaspadaan itu yang membuat takut.

Lalu haruskah abai pada PKI dan Komunisme? Moeldoko itu mantan Panglima TNI yang seharusnya lebih peka pada bahaya laten PKI. Bukankah korban kebiadaban PKI di Lubang Buaya adalah para Jenderal TNI, Pak Moel?

Moeldoko semestinya berterimakasih atau bergabung dengan KAMI, bukan main ancam-ancaman. Kekuasaan itu tidak langgeng, yang sekarang gagah dan duduk di atas kursi dengan posisi memerintah, besok sudah keriput, pandangan kosong di kursi goyang, penyakitan ini dan itu pula. Tak berdaya. Walaupun dia memasang foto di ruang tamu berseragam lengkap bintang empat.

KAMI itu kekuatan moral. Bahwa berdampak politik itu soal respons publik. Rakyat melihat Pemerintah telah membuat jarak. Arahnya memaksakan kepentingan, lihat saja soal Pilkada di musim pandemi.

Rakyat tidak boleh berkumpul eh Pilkada tetap diproses. Teriakan agar ditunda tidak didengar. Ya tuli dan bebal. Pemerintah justru telah membuat gangguan atas stabilitas politik di tengah ketidakstabilan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Jika Pak Moeldoko mengancam untuk membuat perhitungan, apakah rakyat juga tidak bisa berhitung? Pertanyaan yang boleh dinilai bodoh, tetapi jawabannya dapat menjadi terapi kejut lagi.

Kebenaran sehat adalah 2+2 sama dengan empat. Tapi kebenaran PKI dan Komunisme 2+2 harus dipaksakan menjadi lima. Dan rakyat harus menghafal kategori-kategori palsu itu.

KAMI mengajak agar mari berhitung dengan sehat, Jenderal.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan.(dbs/gelora.co/RMOL//bh/sya)




 
   Berita Terkait > KAMI
 
  Sudah Siapkan Koper, Akankah Din Syamsuddin Ditangkap?
  PKS Sesalkan UU ITE Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka Aktivis KAMI
  Polri: Percakapan Grup WA KAMI Medan Soal Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Diduga Berisi Kalimat Hasutan
  Jumhur Hidayat dkk Ditangkap karena 'Sebarkan Kebencian', Pemerintah Dituduh Lakukan 'Degradasi Protes Publik'
  Petinggi KAMI Ditangkap, Fadli Zon: Malu Kita Menyebut 'Negara Demokrasi'
 
ads1

  Berita Utama
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata

Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat

749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati

Polisi: Dari CCTV, Terduga Pelaku Pembegalan Anggota Marinir Ada 4 Orang

Seminar Sosialisasi PP No.39/2020: 'Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan'

Wahai Pemuda, Jangan Jadi Pecundang

Dede Yusuf: Pembelajaran Jarak Jauh Belum Efektif

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2