Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Muhammadiyah
Muhammadiyah di Tengah Pusaran Nasional
2020-10-23 11:30:20
 

 
Oleh: Prof Dr H Haedar Nashir, MSi

MUHAMMADIYAH SEBAGAI organisasi Islam modern terbesar di Indonesia tidak dapat lepas dari dinamika kehidupan nasional. Kehidupan nasional bahkan melekat dengan keberadaan dan peran Muhammadiyah sebagai kekuatan bangsa sejak perjuangan kemerdekaan hingga pasca Indonesia.

Demikian halnya dengan dinamika baru dalam kehidupan kebangsaan saat ini, baik yang menyangkut kehidupan politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Sebutlah dinamika Pilkada pada tahun 2017 yang baru berlalu hingga Pilkada 2018 dan bahkan untuk Pemilu 2019. Termasuk dalam menghadapi isu-isu terkini seperti kontroversi tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Isu demi isu terus bergulir dalam kancah nasional. Tentang tenaga kerja dan orang-orang yang tak dikenal yang diduga dari negeri Tiongkok atau dulu Republik Rakyat Cina (RRC) serta soal hubungan dengan Tiongkok yang menurut banyak pihak semakin erat. Ditambah dengan banyak bumbu isu plus hoax yang diunggah media sosial, maka tensi politik nasional makin tinggi. Bagaimana Muhammadiyah menyikapi masalah-masalah nasional tersebut?

Beragam Sikap
Dalam menghadapi isu dan masalah nasional lazim tumbuh berbagai ragam pandangan dan sikap. Lebih-lebih dalam kehidupan kebangsaan pasca reformasi 1998 yang makin berkembangnya polarisasi sikap dari beragam kelompok atau golongan sosial. Menghadapi Pilkada dan Pemilu Nasional pun sama, setiap kelompok memiliki afiliasi dan pilihan politik masing-masing. Kepentingan politiknya pun makin beragam, ada yang karena pilihan ideologis, tidak sedikit karena transaksi-transaksi materi dan kedudukan. Hukum politiknya tetap klasik mengikuti logika Lasswellian; who gets what, when and how. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya.

Dalam usaha meraih kedudukan atau kekuasaan sebagian kelompok atau orang tidak jarang yang bersikap oportunistik, yang penting mendapatkan peluang dan jabatan, maka tidak peduli harus mengorbankan prinsip atau harus berseberangan dengan sesama umat seiman. Bila perlu mengikuti hukum Machiavelli, menghalalkan segala cara demi meraih tujuan (the end justifies the means). Seperti pada Pilkada DKI, sebagian kelompok tidak mau mengikuti arus besar umat Islam, yang penting mendukung yang dikira akan menang dan didukung kekuatan raksasa politik dan ekonomi, meskipun hasilnya justru bertolak belakang.

Dalam menghadapi PERPPU Ormas pun bahkan ada kalangan organisasi kemasyarakatan yang tanpa syarat mendukung bahkan ikut mendesak dikeluarkannya kebijakan p