Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Lapas
Napi Bebas Diduga Bayar Rp 5 Juta, Pengamat: KPK dan Polri Wajib Telusuri Program Asimilasi Yasonna
2020-04-15 20:42:20
 

Miftahul Adib sebagai Analis politik dan kebijakan publik dari Universitas Islam Syech Yusuf Tangerang.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 30 ribuan narapidana seluruh Indonesia dibebaskan melalui program asimilasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai bagian dari langkah pencegahan penyebaran Covid-19.

Namun, ternyata disinyalir ada udang dibalik batu dari kebijakan Kemenkumham tersebut. Jika narapidana mau bebas, dikabarkan ada syarat dengan harus membayar uang sebesar Rp 5 juta.

Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syech Yusuf Tangerang Miftahul Adib mengatakan, ada suatu ketidakwajaran dalam kebijakan ini, sehingga KPK dan Polri harus mengusut proses terbitnya kebijakan tersebut.

"Saya kira KPK dan pihak Kepolisian perlu mengusut proses terbitnya Permenkumham ini. Jangan sampai ada agenda terselubung dalam kebijakan ini yang kemudian menguntungkan pihak tertentu," kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/4).

Selain itu, Adib menambahkan, Menkumham Yasona Laoly harus mempertanggungjawabkan terkait program asimilasi pembebasan napi dengan alasan corona ini.

Pasalnya, kata Adib, pembebasan napi dinilai tidak efektif namun malah menimbulkan masalah baru hingga keresahan di tengah masyarakat lantaran mereka yang baru saja dibebaskan kembali berbuat ulah dengan melalukan tindak pidana.

Menkumham Yasona dinilai juga "berulah" dengan berbagai macam kebijakanya yang membuat gaduh membebaskan ribuan napi dengan alasan corona.

Menurutnya, jika tujuannya hanya untuk menghindari penularan bukan sebaiknya melengkapi para petugas lapas dengan APD dan mengkarantina para napi baru.

"Justru posisi para napi di LP termasuk aman (di dalam Lapas), karena tidak terkontaminasi oleh masyarakat di luar yang banyak terpapar Covid-19," katanya.

"Sudah selayaknya Jokowi mengevaluasi Kemnkumham. Terbukti terobosan dan kebijakan malah semakin membuat kemerosotan hukum dimata publik," pungkasnya.(ia/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Lapas
 
  Napi Bebas Diduga Bayar Rp 5 Juta, Pengamat: KPK dan Polri Wajib Telusuri Program Asimilasi Yasonna
  Law Firm FAS dan Lapas Tebing Tinggi Gelar Konsultasi Hukum Gratis Bagi Warga Binaan
  Banyak Permasalahan di Lapas, Senator DPD Gagas Revisi UU Pemasyarakatan
  Amalan Rakyat Aksi di Depan Lapas Cipinang Menuntut Klarifikasi Pemberitaan Media
  Kericuhan di Dalam Lapas Kls 1 Surakarta, Massa Vs Penghuni Lapas
 
ads1

  Berita Utama
Masa Berlaku SIM Habis, Polda Metro Jamin Tidak Akan Menilang Pengendara Sampai 30 Juni 2020

Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

 

ads2

  Berita Terkini
 
FPI, GNPF-Ulama dan PA 212: Pemerintah Gagal Atasi Penistaan Agama dan TKA China

Din Syamsuddin: Narasi 'PKI Tidak Akan Bangkit' Itu Narasi Pendukung Komunis

Berprestasi, 3 Personel Ditlantas Polda Metro Jaya Raih Penghargaan dari Kapolda Nana Sudjana

Luamayan, Bisa Menonton Cara Kerja Akal Sehat di Amerika

Jack Boyd Lapian Laporkan Mantan Kliennya ke Polisi Atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2