Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Beras
Nasrudin Joha: Enggar 'Dimakan' Buwas
2018-09-21 09:47:02
 

Ilustrasi. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas).(Foto: BH /amp)
 
Oleh: Nasrudin Joha

TERNYATA, MENTERI satu ini tidak saja sukses menyakiti perasaan publik, setelah mengeluarkan berbagai ujaran ngawur. Beras mahal, ditawar. Harga telur naik, karena piala dunia. Cabe mahal, tanam sendiri. Menteri satu ini, menggenapi fatwa ajaib beberapa rekan sejawatnya : cacing sarden, berprotein. Daging mahal, makan bekicot.

Enggar, telah sukses membuat Buwas naik pitam. Pasalnya, kebijakan impor Enggar selaku Mendag, tidak berkoordinasi dengan Bulog. Saking kesalnya, buwas meminta Enggar tampung sendiri beras impor, jika memaksakan ngimpor.

Buwas berujar, pasokan beras Bulog cukup sampai Juni 2019. Karenanya, tidak ada urgensi impor beras. Jika dipaksakan, Import akan memaksa Bulog mengeluarkan biaya tambahan untuk Penggudangan. Karenanya, buwas minta Enggar tampung sendiri beras Importnya.

Enggar sendiri, tidak pernah mempertimbangkan cadangan stok nasional dalam mengambil kebijakan Import. Bahkan, Rizal Ramli memberi kepret kepada Enggar, dan terakhir bersengketa dengan bos Enggar dari Nasdem, Surya Paloh. Sindikat pedagang, memaksa Import saat produksi nasional sedang surplus, agar petani mengurangi produksi dan terjadilah ketergantungan pada Import. Jahat sekali.

Enggar, Chixa Cirebon satu ini cuma tahu dagang, cari selisih, cari untung. Tidak paham bagaimana mengatur dan mengelola urusan rakyat, agar tercapai maslahat. Logika Import, disinyalir untuk cari Fresh Money, Fee untuk biaya politik.

Jadi wajar, jika terlontar dari mulut buwas : matamu ! Mungkin sudah kelewat jengkel, sesama pengelola dan pejabat yang diamanahi urusan publik, tidak mau bersinergi dan saling berkoordinasi.

Lagi-lagi, konflik pejabat publik yang terjadi secara terbuka ini bukan salah mereka, tapi top leader yang ada di atasnya : Presiden. Semua soal berpulang pada jokowi. Jokowi, tidak memiliki kecakapan untuk memanajemen konflik bawahan, sehingga terpaksa terbuka di ruang publik.

Dalam konflik ini, publik tentu banyak yang berpihak kepada buwas. Setelah ikhtiar maksimal untuk produksi beras, mencoba minimalisir Import, memaksimalkan potensi dalam negeri, Enggar justru punya pikiran ajaib : mau impor disaat surplus beras.

Ketika rupiah naik, pejabat menyalahkan jamaah Haji. Haji itu kewajiban, kenapa dijadikan kambing hitam pelemahan rupiah ? Seharusnya, kebijakan Import Enggar ini yang dituding dan didakwa sebagai salah satu faktor melemahnya rupiah.

Neraca perdagangan telah lama defisit, Import lebih besar daripada eksport. Tidak ada stimulus kebijakan agar eksport meningkat, eksport juga banyak dalam bentuk bahan baku dan komoditi. Sementara keran Import ? Dibuka lebar dengan berbagai fasilitas dan kemudahan.

Jadi, bohong besar ketika jokowi berujar "kalau saya dengar yang namanya Import, itu sedih sekali". Berkali-kali jokowi komitmen mengurangi Import menambah eksport, tapi neraca perdagangan berkata lain. Timbangannya, tetap "SENGKLEH" dan Ngamprog ke Import, alias neraca selaku defisit.

Onde Mande, jika keadaan seperti ini terus, bagaimana mungkin Nasrudin Joha rehat menulis ? Nasjo akan terus menulis, dan membuat sayatan sosmed untuk menguliti seluruh dusta dan tipu daya. Pemirsa, kita tidak akan rehat mengenai persoalan ini, meski hanya sebentar.

Penulis adalah penulis dan sebgai pegiat media sosial di Indonesia.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Beras
 
  Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
  Nasrudin Joha: Enggar 'Dimakan' Buwas
  Indonesia Impor Beras adalah Bukti Jokowi Gagal Muliakan Petani
  DPR akan Selidiki Penyimpangan Izin Impor Beras Bermasalah
  Petani Kecewa, Impor Beras Bertolak Belakang dengan Semangat Serap Gabah Petani
 
ads

  Berita Utama
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco

 

  Berita Terkini
 
Demokrat: Pemerintah Jokowi Bohong Soal Divestasi 51 Persen Saham Freeport

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Menangkap Aspirasi Petani Sawit, Peternak Ayam, Petelur dan Daging untuk Prabowo-Sandi

Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2