Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Beras
Nasrudin Joha: Enggar 'Dimakan' Buwas
2018-09-21 09:47:02
 

Ilustrasi. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas).(Foto: BH /amp)
 
Oleh: Nasrudin Joha

TERNYATA, MENTERI satu ini tidak saja sukses menyakiti perasaan publik, setelah mengeluarkan berbagai ujaran ngawur. Beras mahal, ditawar. Harga telur naik, karena piala dunia. Cabe mahal, tanam sendiri. Menteri satu ini, menggenapi fatwa ajaib beberapa rekan sejawatnya : cacing sarden, berprotein. Daging mahal, makan bekicot.

Enggar, telah sukses membuat Buwas naik pitam. Pasalnya, kebijakan impor Enggar selaku Mendag, tidak berkoordinasi dengan Bulog. Saking kesalnya, buwas meminta Enggar tampung sendiri beras impor, jika memaksakan ngimpor.

Buwas berujar, pasokan beras Bulog cukup sampai Juni 2019. Karenanya, tidak ada urgensi impor beras. Jika dipaksakan, Import akan memaksa Bulog mengeluarkan biaya tambahan untuk Penggudangan. Karenanya, buwas minta Enggar tampung sendiri beras Importnya.

Enggar sendiri, tidak pernah mempertimbangkan cadangan stok nasional dalam mengambil kebijakan Import. Bahkan, Rizal Ramli memberi kepret kepada Enggar, dan terakhir bersengketa dengan bos Enggar dari Nasdem, Surya Paloh. Sindikat pedagang, memaksa Import saat produksi nasional sedang surplus, agar petani mengurangi produksi dan terjadilah ketergantungan pada Import. Jahat sekali.

Enggar, Chixa Cirebon satu ini cuma tahu dagang, cari selisih, cari untung. Tidak paham bagaimana mengatur dan mengelola urusan rakyat, agar tercapai maslahat. Logika Import, disinyalir untuk cari Fresh Money, Fee untuk biaya politik.

Jadi wajar, jika terlontar dari mulut buwas : matamu ! Mungkin sudah kelewat jengkel, sesama pengelola dan pejabat yang diamanahi urusan publik, tidak mau bersinergi dan saling berkoordinasi.

Lagi-lagi, konflik pejabat publik yang terjadi secara terbuka ini bukan salah mereka, tapi top leader yang ada di atasnya : Presiden. Semua soal berpulang pada jokowi. Jokowi, tidak memiliki kecakapan untuk memanajemen konflik bawahan, sehingga terpaksa terbuka di ruang publik.

Dalam konflik ini, publik tentu banyak yang berpihak kepada buwas. Setelah ikhtiar maksimal untuk produksi beras, mencoba minimalisir Import, memaksimalkan potensi dalam negeri, Enggar justru punya pikiran ajaib : mau impor disaat surplus beras.

Ketika rupiah naik, pejabat menyalahkan jamaah Haji. Haji itu kewajiban, kenapa dijadikan kambing hitam pelemahan rupiah ? Seharusnya, kebijakan Import Enggar ini yang dituding dan didakwa sebagai salah satu faktor melemahnya rupiah.

Neraca perdagangan telah lama defisit, Import lebih besar daripada eksport. Tidak ada stimulus kebijakan agar eksport meningkat, eksport juga banyak dalam bentuk bahan baku dan komoditi. Sementara keran Import ? Dibuka lebar dengan berbagai fasilitas dan kemudahan.

Jadi, bohong besar ketika jokowi berujar "kalau saya dengar yang namanya Import, itu sedih sekali". Berkali-kali jokowi komitmen mengurangi Import menambah eksport, tapi neraca perdagangan berkata lain. Timbangannya, tetap "SENGKLEH" dan Ngamprog ke Import, alias neraca selaku defisit.

Onde Mande, jika keadaan seperti ini terus, bagaimana mungkin Nasrudin Joha rehat menulis ? Nasjo akan terus menulis, dan membuat sayatan sosmed untuk menguliti seluruh dusta dan tipu daya. Pemirsa, kita tidak akan rehat mengenai persoalan ini, meski hanya sebentar.

Penulis adalah penulis dan sebgai pegiat media sosial di Indonesia.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Beras
 
  Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
  Harga Beras Naik 'Tertinggi dalam Sejarah' - 'Ini Sangat Tidak Masuk Akal karena Kita Negara Agraris'
  Beras Langka Jelang Ramadhan, Legislator Ingatkan Pemerintah
  Pemerintah Potensi Impor 5 Juta Ton Beras, Komisi IV Soroti Tajam Keberpihakan Terhadap Nasib Petani
  Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik
 
ads1

  Berita Utama
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?

Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

 

ads2

  Berita Terkini
 
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?

5 Oknum Anggota Polri Ditangkap di Depok, Diduga Konsumsi Sabu

Mardani: Hak Angket Pemilu 2024 Bakal Bikin Rezim Tak Bisa Tidur

Hasto Ungkap Pertimbangan PDIP untuk Ajukan Hak Angket

Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2