Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Netralitas ASN dan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2019, Kemendagri: Perlu Penguatan Inspektorat Daerah
2018-10-04 14:39:14
 

Tampak suasanan Diskusi yang diadakan LAN RI dengan tema 'Netralitas ASN dan Kepala Daerah jelang Pemilu 2019'.(Foto :BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Peran Inspektorat daerah tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi selaku pengawas internal pemerintahan belum terlihat jelas eksistensinya dalam melaksanakan fungsinya dalam pengawawan yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Daerah jelang Pemilihan Umum 2019.

Hal itu disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal.Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, dalam diskusi media bertajuk 'Netralitas Kepala Daerah dan ASN di Pemilu 2019 yang diadakan oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD)
Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan (DKK) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia di Gedung A LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (4/10).

Akmal menerangkan, bahwa walaupun secara fungsi Inspektorat mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, tetapi pada tahap penentuan keputusan tetap dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian pada masing-masing pemerintah daerah.

"Kita punya PP 17 tentang pengawasan pemerintah daerah, sekali lagi kami katakan eksekutornya adalah PPK. Karena itu prosedur dan mekanisme yang harus dilalui," jelasnya.

Oleh karena itu, dia berharap perlunya dibentuk sebuah aturan hukum untuk lebih menguatkan Inspektorat dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.

"Sebenarnya Inspektorat yang berfungsi dalam pengawasan internal, perlu adanya penguatan Inspektorat dalam pengawasan internal yang ada di daerah," katanya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Jelang Pemilu 2019, Politik Identitas, Radikalisme dan Terorisme Berpotensi Ganggu Stabilitas NKRI
  Ditemukan Berceceran 2.158 KTP Dimainkan Anak di Pondok Kopi, Duren Sawit
  E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
  Komisi II Minta Pemerintah Pastikan Kesiapan Pemilu 2019
  Tahun Politik, Butuh Penyejuk dari Tokoh Lintas Agama
 
ads

  Berita Utama
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal

Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas

Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan

 

  Berita Terkini
 
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Agung Bangun Gudang Desa

Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan

Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal

Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif

Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2