Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Syariah
OJK Diminta Tingkatkan Industri Keuangan Syariah
2018-03-02 08:29:56
 

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly.(Foto: Andri/And)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu peningkatan pasar dan pelaku Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, setidaknya dalam kebijakan atau program.

"Pelaku IKNB saat ini mencapai 1.113 pelaku, yang mana pelaku IKNB Syariah hanya 54 pelaku dan sisanya pelaku IKNB Konvensional. Kami minta OJK memperhatikan gap ini. Kedepan pelaku IKNB Syariah diharapkan bisa terus bertambah," kata Junaidi dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (1/3).

Perlu diketahui, asset IKNB per Desember 2017 berkembang pesat mencapai 2.208,6 triliun, yang dibagi IKNB konvensional Rp 2.109,5 triliun dan INKB Syariah Rp 99,1 triliun. Selain itu, perkembangan IKNB terus melesat dengan kehadiran produk Financial Technology (Fintech), data OJK per Januari 2018 terdapat 32 perusahaan yang bergerak di fintech. Namun fintech syariah belum diatur secara khusus.

"OJK tentu harus responsif dengan berkembangnya sistem syariah, maka perlu juga diatur fintech yang benar-benar secara syariah," kata politisi F-PKS itu.

Lanjut Junaidi, harapannya OJK agar terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan fintech untuk mengedepankan transparansi dalam hal tarif dan komisi dalam pengelolaan dana kepada nasabah.

"Hal ini agar nasabah tetap terlindungi dan perlindungan terhadap nasabah (konsumen) harus diprioritaskan," tutup Anggota DPR Dapil Lampung II ini.(hs/sf/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Syariah
 
  Sabara K Ngou: Darul Arqam akan Menjadi Pusat Bisnis Syariah dan Wisata Religi di Gorontalo
  Pemikiran KH Ma'ruf Amin untuk Kemajuan Teknologi dan Keuangan Syariah
  PSI dan PDIP Tolak Perda Syariah, Wasekjen MUI: Tandai !
  Program 'Satu Juta Umat Mandiri', AXA Mandiri Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah
  OJK Diminta Tingkatkan Industri Keuangan Syariah
 
ads1

  Berita Utama
Hasil Olah TKP Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri: Ada Unsur Pidana

Sekda DKI Jakarta Saefullah Tutup Usia

Syekh Ali Jaber: Saya Tidak Terima Kalau Pelaku Penusukan Dianggap Gila, Dia Sangat Terlatih

59 Negara Tolak WNI, Refly Harun: Kesalahan Jokowi, Bukan Anies

 

ads2

  Berita Terkini
 
Emir Moeis Tidak Cukup, KPK Harus Tuntut Korporasi yang Terlibat Korupsi PLTU Tarahan

Lonjakan Kasus Covid-19 di Eropa 'Harus Jadi Peringatan Bagi Kita Semua', Kata WHO

Anggota DPR Prihatin BOP Pesantren Dihapus di RAPBN 2021

Kesaksian Pekerja Migran: Pekerjaan Acapkali Tak Sesuai Kontrak Kerja

Terbukti Tidak Miliki RKAB, Ponton Batubara CV JAR Diamankan KSOP, Buyer Agung Dituntut Serahkan Pajero

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2