Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
BP2MI
Oknum TNI dan Aparat Hukum Diduga Terlibat Kasus Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia
2021-12-29 07:11:53
 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani didampingi Deputi Penempatan dan Pelindungan PMI untuk kawasan Amerika dan Pacifik bersama jajaran saat konferensi pers.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menduga ada keterlibatan oknum TNI dalam kasus pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.

"Adanya dugaan keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut (AL), oknum TNI Angkatan Udara (AU) yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal," kata Benny dalam konferensi pers, di ruang Command Center BP2MI, Selasa (28/12).

Benny menjelaskan, dugaan ini berdasarkan hasil temuan tim investigasi BP2MI terkait peristiwa karamnya kapal yang mengangkut PMI ilegal di perairan Johor, Malaysia beberapa waktu lalu.

Atas adanya dugaan tersebut, Benny mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan instansi masing-masing.

"Kami akan menyerahkan kepada pimpinan dari instansi masing-masing," imbuhnya.

Tak hanya itu, Benny juga berencana menemui pimpinan TNI untuk melaporkan keterlibatan oknum tersebut.

"Saya akan bertemu Panglima TNI," tambahnya.

Selain oknum TNI, Benny juga menyebut kegiatan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia diduga kuat dilindungi oleh oknum aparat penegak hukum. Pasalnya, kegiatan ilegal tersebut sudah lama berlangsung namun tidak ada tindakan hukum dari aparat keamanan dan penegak hukum di wilayah tersebut.

"Kenapa tidak tersentuh aparat? Karena mendapatkan perlindungan diduga kuat atau backing dari oknum-oknum aparat yang ada di daerah," ungkapnya.

"Kami mengetahui persis oknum-oknum tersebut siapa dan dari institusi apa. Maka, sebagai Kepala BP2MI saya akan bertemu dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Menkopolhukam," beber Benny.

Sebelumnya Benny meyakini, kegiatan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia dilakukan oleh sindikat secara terorganisir. Sindikat ini merekrut PMI non-prosedural alias ilegal atau tanpa dokumen resmi dengan iming-iming gaji besar.

Disebutkan Benny, dalang atau otak sindikat ini adalah pria bernama Susanto alias Acing. Dia juga pemilik kapal yang karam di perairan Johor, Malaysia. Diketahui kapal tersebut berlayar dari Pelabuhan Gentong di Bintan Utara, Kepulauan Riau (Kepri).

"Kapal yang digunakan untuk melakukan pengiriman PMI ilegal itu juga digunakan untuk melakukan penjemputan PMI ilegal dari Malaysia, yang akan pulang tanpa melalui jalur imigrasi," terang Benny.

Untuk diketahui, hasil temuan kasus pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ini, BP2MI menerjunkan tim investigasi dibawah pimpinan Irjen Pol Achmad Kartiko, Deputi Penempatan dan Pelindungan PMI untuk kawasan Amerika dan Pacifik.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > BP2MI
 
  Presiden Jokowi Diminta Segera Teken Revisi Peraturan BP2MI Nomor 01 Tahun 2020
  Benny Rhamdani Penjarakan 6 Sindikat TPPO PMI
  Target BP2MI Hingga Juli 2022 Bisa Teken Kesepakatan dengan 260 Pemda, Kabupaten dan Kota
  BP2MI Kerjasama dengan Garuda Indonesia, Beri Layanan Terbaik PMI
  30 PMI dari Ukraina Tiba di Tanah Air, Benny Rhamdani: Fasilitas Sampai Pulang Kampung Ditanggung BP2MI
 
ads1

  Berita Utama
Haedar: Terima Kasih Kepada Semua Pihak yang Mencintai Buya Syafii Maarif dengan Segala Dukungan

Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar

3 Anak di Jakarta Meninggal karena Hapatitis Akut yang Masih 'Misterius'

HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Hendri Satrio: Presiden Jokowi Tidak Bisa Jadi King Maker

Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu

Haedar: Terima Kasih Kepada Semua Pihak yang Mencintai Buya Syafii Maarif dengan Segala Dukungan

Empat Catatan Kritis HNW Soal Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2023

HNW: Muhammadiyah Menyebut Indonesia adalah Darul Ahdi Wa Syahadah

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2