Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai Politik
PKR Mundur, Partai SRI dan PKBN Lengkapi Persyaratan
Tuesday 15 Nov 2011 01:04:11
 

Jejeran bendera parpol peserta Pemilu 2009 lalu (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Karya Republik (PKR) menyatakan mundur dari proses verifikasi parpol. Partai ini pun dipastikan takkan mengikuti Pemilu 2014. Kepastian parpol ini mundur, dipastikan melalui surat bernomor 020/ADM/PKR/XI/2011 tertanggal 2 November 2011 yang ditandani pimpinan partai yang digawangi Ari Sigit tersebut.

“Surat itu sudah diterima Ditjen AHU pada 3 November 2011. Dengan demikian, kami sudah tarik berkas-berkas persyaratan sebelumnya, begitu surat pengunduran diri itu kami terima,” kata Kasubdit Tata Negara Ditjen Adminsitrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Josi B Sugiarto kepada wartawan di gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (14/11).

Ketika ditanya alasan mundurnya partai ini, Josi B Sugiarto menyatakan tidak mengetahuinya. Dalam surat itu hanya dikatakan bahwa mereka mundur dari proses verifikasi yang akan dilakukan Kemekumham, setelah keharusan melengkapi syarat-syarat yang diminta sebelumnya.”Dalam surat itu, mereka tidak menyebutkan alasannya," papar dia.

Sikap ini berbeda dengan Partai Serikat Rakyat Indonesia (SRI) dan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN). Partai ini akan memenuhi syarat yang diminta Kemenkumham, agar dapat lolos verifikasi dan mengikuti pemilu mendatang.

“Kami bukan belum bisa melengkapi, tapi hanya beda persepsi saja. Ada perbedaan tafsir Kemekumham dan Kemendagri soal jumlah kecamatan. Setelah ada penjelasantak, kami tidak keberatan jika nantinya Partai SRI diminta untuk melengkapi kembali berkas-berkas verifikasi,” kata Ketua Bidang Organisasi Partai SRI Doni Hardianto.

Hal serupa dikatakan Sekjen PKBN Ahmad Suaedy. Pihaknya tidak mengetahui adanya pemekaran beberapa wilayah. Hal ini yang menjadi satu dari beberapa penyebab partainya belum bisa dinyatakan lolos verifikasi. “Kami akan cek kembali kekurangan kami dan beberapa hari ke depan, kami akan datang lagi membawa berkas yang diperlukan,” imbuh orang kepercayaan Yenny Wahid ini.(dbs/spr)




 
   Berita Terkait > Partai Politik
 
  Bamsoet: Negara Demokrasi Kuat Jika Partai Politiknya Kuat
  Bantuan Pendanaan, Agar Parpol Akuntabel dan Transparan
  PKR Mundur, Partai SRI dan PKBN Lengkapi Persyaratan
  Nasdem Fokus 2014, PKBN dan Partai SRI Lengkapi Berkas
 
ads1

  Berita Utama
PN Jakarta Pusat Paling The Best

Gerindra-PKS Sepakati Nama Cawagub, Anies Siap Teruskan Ke DPRD DKI

Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018

Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Klinik Injeksi 'Stem Cell' Ilegal

 

ads2

  Berita Terkini
 
PN Jakarta Pusat Paling The Best

Bupati Indra Yasin Siapkan Anggaran 1,5 Milyar Untuk Polres Gorut

Dituding Jadi Sebab Longsor, Warga Sukajaya Pasang Spanduk Penolakan di Lokasi Tambang Emas Ilegal

Polres Gorontalo Utara Siap Melayani Masyarakat

Jaksa Agung Diminta Telusuri Jejak Tersangka Jiwasraya di KSP

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2