Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pendidikan
PKS Khawatirkan Nasib Pendidikan Indonesia di Bawah Mendiknas Nadiem Makarim
2019-10-24 10:44:08
 

Nadiem Makarim.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti pos Kemendikbud yang diisi oleh mantan Pendiri dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim yang menjadi Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang latar belakangnya adalah pebisnis. Menurutnya, penunjukan Nadiem oleh Jokowi ibarat berjudi.

"Ada juga nama yang mungkin juga terlihat asing pada pos kementerian yang ditugaskan. Misal saja, Nadiem Makarim dari CeO Gojek diberikan tugas sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tentunya publik bertanya latar belakang penunjukan pebisnis sebagai menteri pendidikan," katanya di Jakarta, Rabu (23/10).

Aboe Bakar khawatir dengan nasib dunia pendidikan Indonesia apabila dipimpin pebisnis. "Tentu saya tidak meragukan kemampuan Mas Nadiem Makarim dalam mengelola bisnis, namun tak salah juga jika saya mengkhawatirkan nasib dunia pendidikan kita ke depan. Ini akan dilihat seperti ada gambling (perjudian) pada dunia pendidikan kita," ucapnya.

Meski memberi catatan pada Kemendikbud, PKS menurutnya mengapresiasi penempatan beberapa tokoh di beberapa pos seperti Kemenkes, Kemenpar, Kemenkeu dan Kemenlu.

"Saya juga mengapresiasi diambilnya nama nama profesional yang sangat jauh dari dunia politik. Seperti penunjukan dr Terawan sebagai Menkes, Whisnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN," katanya

"Bisa jadi banyak ide besar dan kreatif yang mereka bawa untuk mengembangkan kementerian. Saya kira ini adalah langkah berani dari presiden yang bisa membawa harapan baru bagi masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, Aboe Bakar juga memuji langkah Presiden Jokowi dengan memberikan porsi kabinet yang seimbang antara kalangan profesional dan parpol.

"Saya mengapresiasi susunan Kabinet yang diumumkan tadi dari 38, sebanyak 21 berasal dari kalangan profesional. Ini berarti setidaknya ada 55% para menteri berasal dari kalangan profesional, sedangkan yang sisanya sebanyak 45% berasal dari partai politik," pungkasnya.(bal/merdeka/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Pendidikan
 
  Fadel Muhammad: Kampus Menjadi Laboratorium Kewirausahaan
  PKS Khawatirkan Nasib Pendidikan Indonesia di Bawah Mendiknas Nadiem Makarim
  Ketum PAMI Somasi Menristek Dikti Terkait Kasus Ijazah Rektor UNIMA
  Perpres 63 Langkah Lestarikan Bahasa Indonesia
  Negara Harus Lebih Memperhatikan Sekolah dan Perguruan Tinggi Swasta
 
ads1

  Berita Utama
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik

Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan

Mafia Pangan Harus Diberantas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law

Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus

Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan

Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2