Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PPP
PPP dan 21 Dubes Uni Eropa Bahas Isu Seputar Politik Identitas dan TKA
2018-09-25 18:42:43
 

Pertemuan 21 Dubes Uni Eropa dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).(Foto: BH / amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan 21 duta besar Uni Eropa melakukan pertemuan, yang membicarakan dinamika seputar isu politik dan isu Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, bertempat di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng lagi, Jakarta, Selasa (25/9).

"Hari ini PPP menerima 21 Dubes Uni Eropa dari berbagai negara seperti Prancis, Jerman dan Italia. Mereka menanyakan tentang stabilitas politik menuju pemilu 2019 terutama seruan politik identitas oleh salah satu pihak," kata Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy.

Ketum PPP yang akrab disapa Romi ini menyampaikan bahwa politik identitas pada Pemilu 2019 cenderung menurun.

"Tadi saya sampaikan, politik identitas tidak akan semarak pada tahun 2014. Saya tidak bisa memastikan bahwa itu akan hilang tapi berkurang," ujar

Lebih lanjut, Romi? mengungkapkan, isu politik identitas bakal berkurang karena pendamping Joko Widodo (Jokowi) adalah Ma'ruf Amin yang diketahui Ketua Umum MUI nonaktif dan juga mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Jadi Ma'ruf Amin adalah ulama yang sangat dihormati di Indonesia maka penggunaan politik identitas menjadi mentah kepada Jokowi. Dan pasangan Pak Prabowo, Sandiaga Uno juga bukan berasal dari grup atau organisasi islam manapun, sehingga isu ekonomi akan lebih menonjol," ujarnya.

Romi menyampaikan optimisme para dubes dan bisa menerima penjelasan terkait pelaksanaan pemilu 2019 yang akan berjalan damai.

"Mereka berharap pemilu 2019 jangan gunakan politik identitas dan kami menyambut baik," pungkasnya.(bh/amp)




 

 
   Berita Terkait > PPP
 
  Putra Mbah Moen dan Ketum PPP Humphrey Djemat Temui Suryadharma Ali
  PPP dan 21 Dubes Uni Eropa Bahas Isu Seputar Politik Identitas dan TKA
  Ketum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz Resmi Meletakkan Jabatannya
  PPP: Pilkada Serentak 2018 Sudah Berjalan Baik
  PPP Tagih Komitmen Ridwan Kamil terkait Kesepakatan Memilih Uu
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

Krisis Teluk: AS Meluncurkan Serangan Siber terhadap Sistem Senjata Iran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2