Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus di Pelindo
Pansus Pelindo II Serahkan Hasil Audit BPK ke KPK
2017-07-19 05:59:19
 

Tim Panitia Khusus Angket DPR RI tentang Pelindo II DPR dengan Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka saat pertemuan dengan Pimpinan KPK, di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/7).(Foto: iwan/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Khusus Angket DPR RI tentang Pelindo II DPR RI menyerahkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diterima pansus pada Juni lalu, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pansus meminta agar hasil audit investigasi pertama itu ditindaklanjuti oleh KPK.

Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka mengatakan, laporan audit BPK itu meliputi perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja antara Pelindo II dan Perusahaan asing bernama Hutchison Port Holding (HPH), Proyek Kalibaru, dan Global Bond senilai Rp 20,8 triliun.

"Seharusnya jika tidak perpanjang pada 2019, maka JICT sesungguhnya 100 persen bisa menjadi milik Indonesia. Namun diperpanjang pada 2015 dengan nilai kontrak yang lebih rendah dibandingkan kontrak pertama tahun 1999. Dan anehnya, kontraknya tetap berlaku dari 2019 hingga 2039," kata Rieke, usai pertemuan dengan Pimpinan KPK, di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/7).

Merujuk pada audit BPK, masih kata Rieke, terindikasi kuat telah terjadi pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp 4,08 triliun dari kekurangan upfront fee yang seharusnya diterima PT Pelindo II.

Kemudian persoalan lainnya, tambah Rieke, global bond pada proyek Kalibaru yang bunganya harus dibayarkan pertahun sebesar Rp 1,2 triliun. Menurutnya, dana itu bisa digunakan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan lain.

Belum lagi, masih kata politisi F-PDI Perjuangan itu, biaya pembangunan proyek Kalibaru yang mencapai lebih dari Rp 20 triliun lebih, dianggap terlalu mahal. Terutama jika dibandingkan dengan pembangunan Terminal Teluk Lamong, yang dengan kapasitas sama hanya membutuhkan biaya kurang lebih Rp 6 triliun.

Rieke memastikan, dari hasil pembahasan temuan pemeriksaan investigatif BPK atas perpanjangan Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Pelabuhan PT Pelindo II berupa kerjasama usaha dengan PT JICT menyimpulkan bahwa telah terpenuhi dua unsur atas tindak pidana korupsi berupa adanya dugaan kuat penyimpangan atas Peraturan Perundang-undangan dan indikasi terjadinya kerugian keuangan negara sebesar US $ 306 juta atau sekitar Rp. 4,08 triliun.

"Dari pansus sendiri, kita melihat ada indikasi bahwa terjadinya indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,08 triliun, sehingga kami menilai telah memenuhi tindak pidana korupsi," tegas politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, terkait laporan pansus sebelumnya, pihaknya telah menetapkan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka. Dalam pertemuan itu, ia juga mengungkapkan perkembangan kasusnya.

"Terkait laporan tentang dengan Terminal Koja, proyek Kalibaru dan kemudian perpanjangan JICT, Priok Baru dan Lamong, dan kemudian global bond itu, kami akan segera menindaklanjuti dan kami akan membentuk tim gabungan yang terdiri dari KPK, tentunya klarifikasi terhadap BPK, dan mengajak teman-teman PPATK," jelas Agus.

Agus pun akan memperbarui perkembangan penyelidikan kasus itu, sehingga baik pansus maupun KPK dapat saling mengontrol dan memonitor. Ia pun berharap dalam pengembangan kasus ini, tak ada intervensi politik dari siapapun.

"Karena kami bersepakat kasus ini bisa jadi pintu masuk untuk membenahi tata kelola BUMN. BUMN bisa menjadi tolak punggung perekonomian negara, dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indonesia," harap Agus.(iw,sf/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kasus di Pelindo
 
  Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
  Ketum FSP BUMN Bersatu: Skandal JICT, Harus Disidangkan Dahulu RJ Lino Biar Jelas !
  Pansus Pelindo II Serahkan Hasil Audit BPK ke KPK
  Lagi Asik Main Golf, 2 Tersangka Kasus Pelindo II Ditangkap Bareskrim
  Dalih Jasa Service Pandu, Pungli Kembali Dituding Merajalela di Pelindo Samarinda
 
ads

  Berita Utama
Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M

BPN Menang 2 Gugatan di Bawaslu: Bukti Konstitusional, Bukan Makar

Bawaslu Akhirnya Putuskan Sistem Input Situng KPU Ada Pelanggaran

Perlawanan dan Surat Wasiat Prabowo

 

  Berita Terkini
 
Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M

Apakah AS Akan Berperang dengan Iran?

Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran

KSBSI DKI Jakarta Pastikan Tidak Lakukan Aksi Pada 22 Mei

Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Menangkap Supir Merampok Uang Setoran SPBU Majikanannya

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2