Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
E-Tilang
Pelanggar ETLE Tidak Perlu Sidang Pengadilan, Membayar Denda Tilang di BRI atau Bank Lain
2018-11-28 12:19:34
 

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf.(Foto: BH /as)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Bagi pelanggar Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tidak perlu mengikuti sidang tilang di pengadilan. Pemilik kendaraan dapat membayar denda tilang di bank BRI atau bank lainnya.

"Pemilik kendaraan bermotor yang kena tilang elektronik dapat membayar denda tilang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di bank BRI atau bank lainnya" terang Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf di Jakarta, Rabu (28/11).

Apabila pelanggar ETLE setelah mendapat surat dari Samsat dan tidak ada respon atau konfirmasi selama 3 hari. Maka akan diberi waktu pembayaran selama 14 hari setelah surat dikirim ke alamat bersangkutan. Kalau pelanggar tidak merespon terhadap konfirmasi atau surat tilang, maka STNK-nya di blokir dan untuk buka blokir harus bayar denda tilang di bank dulu, baru blokirnya di buka dan bayar pajak kendaraan serta pengesahan.

"Bagi pemilik mobil atau sepeda motor pelanggar ETLE dapat mengaktifkan lagi status STNK, dengan syarat utama harus membayar denda tilang dahulu," terangnya.

Yusuf menambahkan, dari jumlah pelanggar yang kena tilang elektronik di jalan Sudirman-Thamrin, sudah banyak yang merespon surat dari polisi untuk melakukan pembayaran tilang ETLE.

Sebagai tahap awal, tilang elektronik baru diberlakukan di ruas jalan Sudirman-Thamrin, terutama di perempatan Sarinah dan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Tahun depan, penerapan ETLE akan diperluas di persimpangan tertentu di jalan Ibu Kota.

Yusuf berharap, kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas meningkat. Pihaknya akan terus meningkatkan keamanan masyarakat dan pelayanan publik berbasis teknologi infomasi.

Hal tersebut mengacu pada UU No.2 tahun 2002 tentang Polri. Kedua, berdasarkan UU No.11 tahun 2008 tentang ITE. Ketiga, UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya, UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Umum.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

 

  Berita Terkini
 
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM

Sambut HUT Bhayangkara, Polsek Genuk Adakan Servis Gratis Sepeda Motor

Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya

Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2