JAKARTA, Berita HUKUM - Pembatalan kebijakan kenaikan harga BBM jenis premium, cermin dari buruknya tata kelola kebijakan di internal tubuh pemerintah. Jika sebelumnya banyak kebijakan belum seumur jagung sudah dibatalkan, kali ini dalam hitungan jam, kebijakan yang baru diumumkan kemudian dibatalkan. Ironis.

Anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, lingkungan hidup, Ramson Siagian mengatakan, perubahan singkat terhadap kebijakan yang sudah diumumkan, juga menandakan pemerintahan Presiden Joko Widodo memang tidak kompeten dalam mengelola birokrasi.

"Bagi dunia usaha, Anggota Komisi VII DPRikap inkonsisten ini mengirimkan pesan kepada mereka, bahwa pemerintahan ini tidak reliable. Padahal, di tengah situasi ekonomi yang sedang terpuruk, konsistensi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan dunia usaha," kata Ramson melalui keterangannya, Jumat (12/10).

Ketua DPP Partai Gerindra ini mengimbau, sebaiknya pemerintah tidak memperburuk keadaan dengan menciptakan kekonyonal-kekonyolan baru. Sebelum adanya pembatalan, pihaknya juga melihat dalam menaikan harga BBM Premium ini, pemerintah tidak taat asas.

"Menaikkan harga BBM non-subsidi tanpa melalui konsultasi dengan DPR adalah sebuah kesalahan. Sebab, setiap kebijakan yang melibatkan pengurangan atau penambahan subsidi haruslah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada parlemen. Merujuk kepada Perpres No. 191/2014, meskipun fungsi kontrol DPR atas kebijakan harga BBM non-subsidi telah diamputasi, namun DPR perlu dimintai persetujuannya jika terkait penetapan harga BBM bersubsidi. Inkonsistensi sikap pemerintah bukan kali ini saja," paparnya.

Sebelumnya, dia mengingatkan, sudah banyak sikap inkonsisten yang ditunjukan oleh pemerintahan Jokowi. Sebagai contoh, digantinya menteri ESDM Archandra dalam hitungan hari, pembatalan kebijakan full day school, pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, pembatalan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Jalan Tol, serta pembatalan kebijakan Pajak Bunga Deposito.

Hal tersebut, kata dia, semuanya menunjukkan lemahnya leadership seorang presiden, yang tidak mampu mengatur dinamika di internal tubuh kabinetnya sendiri.

"Dan semua kekonyolan tersebut akan berulang, apabila Jokowi menjadi presiden kembali. Semua itu akan dibenahi oleh Prabowo-Sandi ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024. Latar belakang dan pengalaman keduanya sangat mumpuni. Karena baik Prabowo dan Sandi sangat paham psikologis dunia usaha yang membutuhkan iklim investasi yang pasti, terukur dan konsisten agar dunia usaha dapat berkembang," pungkasnya.(ar/ra/bh/sya)