Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pangan
Pemerintah Diminta Pastikan Kondisi Pangan Masyarakat Pelosok
2021-02-22 15:51:06
 

Ilustrasi, Tampak hamparan sawah.(Foto: BH /coy)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah perlu mengadakan program khusus untuk mendata kondisi masyarakat yang akurat terutama di daerah pelosok dan pinggiran. Ia mengatakan, hasil beberapa riset dunia yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang rendah tingkat ketahanan pangannya sangat memprihatinkan. Bahkan Indonesia ditempatkan lebih rendah dari Zimbabwe dan Ethiopia pada persoalan ketahanan makanan.

"Ini sebagai masukan pada sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020 dengan metode online karena kendala pandemi. Bahwa hasil sensus ini sangat bias dan hanya menggambarkan kondisi yang sangat terbatas. Negara tidak akan dapat mengandalkan banyak hal dari sensus 2020 kecuali hanya jumlah penduduk saja," tutur Akmal dalam berita rilisnya, Senin (22/2).

Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan, harus ada program pendataan tiap kabupaten kota yang akurat dengan menangkap semua data penduduk termasuk kondisi ekonomi, kesehatan dan pendidikannya.

"Sehingga kita punya sendiri data yang akurat sebagai pembanding, dimana pada saat ini Indonesia memiliki prestasi buruk pada skor indeks kelaparan global. Berdasarkan Global Hunger Index, poin Indonesia adalah 19,1. Hampir sama dengan Filipina sebesar 19. Dengan nilai tersebut, Tanah Air berada di level kelaparan yang sangat serius," ujarnya. Meski tersebut masih diperdebatkan, lanjut Akmal, prestasi bagi sektor pertanian Indonesia tergolong meningkat sejak tahun 2016, namun pembuktiannya sangat lemah.

Ia menekankan, negara harus memastikan tingkat kelaparan dan angka stunting yang ada pada penduduk kita berkurang drastis. Karena ini akan sangat mempengaruhi pada kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di masa datang. "Menghadapi persaingan global dan pembukaan pasar di dunia internasional kita, hukum rimba dunia akan semakin keras. Hanya manusia yang tangguh baik fisik maupun pikiran yang akan bertahan kuat menghadapi interaksi antar negara.

Pemerintah, lanjutnya, perlu membuktikan secara akurat, dimana peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atals (FSVA) yang menyebutkan jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan mengalami penurunan dari 76 kab/kota pada 2019 menjadi 70 kabupaten/kota di 2020. Akan tetapi lebih baik bahwa penurunan rentan pangan negara kita di hapuskan sehingga Indonesia layak di sebut negara yang sejahtera.(dep/es/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Latih Asesor Wartawan, BNSP Larang Dewan Pers Sertifikasi Wartawan

Waspada Potensi Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

Aplikasi SINAR Resmi Diluncurkan, Polri: Pembuatan dan Perpanjangan SIM Cukup Lewat Online

Beda dengan Kapolri, Pengamat Terorisme Sebut Teroris ZA Bukan 'Lone Wolf'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Warga Muhammadiyah Harus Tahu, Ini 17 Karakter Berkemajuan Kiai Dahlan

Saksikan Gala Premiere Sisterlillah, Presiden PKS: Ini Kado Istimewa bagi Insan Film

Melawan Lupa, Ekonom Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Skandal BLBI

Satpas SIM Polrestro Bekasi di Mata Tokoh Masyarakat: Cepat dan Enggak Berbelit-belit

Pandemi Corona, Kasi STNK Ditlantas Apresiasi Penerapan Prokes Samsat Se-Wilkum Polda Metro

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2