Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Petani
Pemerintah Harus Sejahterakan Petani
2020-10-24 22:32:28
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan, pengukuran kesejahteraan petani dapat terlihat jelas pada Nilai Tukar Petani atau yang kerap disebut NTP. Ia membandingkan NTP pada setahun sebelum dilantiknya Presiden Joko Widodo periode II dengan setahun setelahnya, terjadi penurunan yang sangat signifikan.

Politisi Fraksi PKS ini menilai, turunnya NTP secara signifikan dari sejak bulan februari hingga september 2020 adalah bukti nyata kualitas hidup petani saat ini sedang menurun. Dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, dimana penunuran NTP terjadi secara terus menerus yang berarti kesejahteraan petani juga turun secara konstan selama tujuh bulan terakhir.

"Penurunan nilai tukar petani yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menyejahterakan petani indonesia. Sangat disayangkan, padahal petani negeri ini merupakan tulang punggung negara ini pada persoalan pangan dan ekonomi kerakyatan," tandas Slamet dalam siaran persnya, Kamis (22/10).

Legislator asal Sukabumi ini menerangkan bahwa NTP adalah sebuah konsep untuk mengukur tingkat kemampuan tukar atas barang (hasil petani) terhadap barang (dan jasa) yang di butuhkan petani untuk proses produksi dan konsumsi bagi petani tersebut.

Menurutnya, evaluasi keberpihakan pemerintah kepada petani mesti diperbaharui sehingga ada upaya signifikan pada upaya peningkatan NTP ini. Kenaikan NTP menjadi bukti kinerja pemerintah yang bekerja untuk rakyatnya yang banyak sekali dari kalangan petani. Tapi bila kenaikan NTP tidak segera kunjung terealisasi, dirinya menilai kinerja pemerintah tidak tepat sasarannya.

Slamet menambahkan, selama setahun kepemimpinan Presiden Jokowi, tingkat produktivitas petani dinilai masih rendah. Sehingga diperlukan integrasi program pemerintah dari hulu sampai hilir dalam bidang pertanian. Dan fakta yang hingga saat ini masih terjadi adalah impor hasil pertanian yang berdampak langsung pada mundurnya pertanian indonesia.

"Pemerintah mesti sangat serius untuk memikirkan program yang bisa menyejahterakan petani. Perlu dikaji lebih serius terkait program subsidi pasca panen (subsidi harga). Hal ini menjadi penting, untuk mengurai persoalan pasca panen. Kerap kali terjadi, ketika setiap petani panen, harga selalu jatuh. Ini mesti ditanggulangi," ujarnya.

Slamet juga mendorong pemerintah untuk membendung kran impor. Impor ini mesti dibatasi sedemikian rupa dalam rangka perlindungan petani Indonesia. "Bila kondisi NTP dan longgarnya impor produk pertanian peternakan tidak segera diperbaiki, maka sangat mungkin kedepan tidak hanya produk pertanian yang diimpor, tetapi petani nya (manusianya/SDMnya) yang akan diimpor oleh pemerintah untuk menjadi tenaga kerja asing," pungkasnya.(dep/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Misi Atasi Pandemi, Menkes: Tantangan Terbesar adalah Jumlah Vaksin

Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Mutasi Corona B117 Ditemukan, Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Tanggap

Bareskrim Polri Hentikan Penyidikan Kasus 6 Laskar FPI

Begini Keterangan Ali Said Setelah Dikeluarkan dari Perusahaan Tanpa RUPS

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2