Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Omnibus Law
Pemerintah Diimbau Tak Berwacana Dalam Pembahasan 'Omnibus Law'
2020-01-18 07:00:05
 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya (dua kiri) saat Rapat Kerja Baleg pembahasan RUU Prolegnas Prioritas 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM di Ruang Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).(Foto: Naifuroji/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengimbau pada Pemerintah untuk tidak berwacana terkait pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law. Ketimbang wacana, Pemerintah seharusnya bisa memberikan perspektif baru yang konkrit dalam penyusunan draf tersebut.

"Kalau saran saya dari Baleg, Pemerintah jangan terlalu banyak berwacana. Pemerintah harus memberikan perspektif yang konkret dan memiliki komunikasi publik yang bagus untuk melibatkan semua aspek kepentingan. Karena ini niat baik," ujar Willy, usai Rapat Kerja Baleg pembahasan RUU Prolegnas Prioritas 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM di Ruang Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).

Direncanakan draf Omnibus Law akan dikirim ke DPR RI dalam waktu pekan depan. Adapun terdapat empat Omnibus Law yang menjadi usul pemerintah, yaitu perpajakan, cipta lapangan kerja, ibu kota negara dan kefarmasian. Politisi F-NasDem ini menuturkan saat ini pembahasan Omnibus Law ada di tangan Pemerintah.

Cepat atau lambat pembahasan Omnibus Law tergantung seberapa solid Pemerintah dalam menyusun draf tersebut. "Bolanya bukan di DPR. Tapi bolanya justru dari Pemerintah. Dan ini adalah persoalan seberapa solid draf RUU yang akan dikirim oleh Pemerintah. Itu poinnya. Selanjutnya juga ini tentang sejauh apa Pemerintah dalam menjalankan prosesnya mampu menjangkau banyak hal," tutup Willy.(hs/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Omnibus Law
 
  Menaker Ida Fauziyah: RUU Omnibus Law Cipta Kerja Masih Butuh Masukan
  RUU Omnibus Law Tidak Aspiratif dan Tidak Pecahkan Persoalan Bangsa
  Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya
  WALHI: Konyol! Pasal Penjerat Pembakar Hutan Dihapus Jokowi di Omnibus Law
  Legislator Minta 'Omnibus Law' Jangan Rusak Lingkungan
 
ads1

  Berita Utama
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja

Polisi: Artis Sinetron Aulia Farhan Ngaku Sudah 6 Bulan Gunakan Sabu dan Pelaku DK Masih Didalami

Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet

Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pesan WNI Yang Ada di Kapal Diamond Princess untuk Jokowi: Kami Juga Indonesia, Pak Presiden

Virus Corona: Industri Penerbangan Internasional Merugi Rp 415 Triliun, Kerugian Terbesar Sejak Satu Dekade Terakhir

Penembakan Massal di Jerman: 'Kami Takut akan Keselamatan Kami. Di Mana Perlindungan" Kata Aktivis Anti-Rasisme

Sambut PON XX 2020 Papua, Polda Metro Jaya Serukan 'Narkoba NO!! Prestasi YES!!

PKS Tolak Rencana Kenaikan Tarif Cukai Pemanis Minuman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2