Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
UMKM
Pemerintah Harus Lebih Serius Dorong UMKM
2018-01-13 06:39:37
 

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly.(Foto : Andri/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta pemerintah untuk lebih serius mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas serta mampu bersaing di era persaingan bebas seperti sekarang, mengingat UMKM dipandang memiliki potensi dan kontribusi nyata terhadap perekenomian nasional.

"UMKM telah menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk itu pemerintah harus lebih serius mendorong UMKM untuk naik kelas. Pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung penguatan kinerja UMKM dari input, proses dan out put-nya," ungkap Junaidi melalui sambungan telepon kepada Parlementaria, Kamis (11/1).

Politisi PKS ini mengakui masih terdapat jarak yang terlampau jauh antara UMKM dan pengusaha besar. Sehingga ini patut menjadi perhatian pemerintah. "Masih terdapat gap yang terlampau jauh antara kuantitas UMKM dengan usaha besar, pada sisi ini terlihat bahwa terdapat masalah terkait upaya peningkatan kinerja usaha UMKM. Masalah ini bukan saja perlu dipikirkan, tapi perlu tindakan nyata," paparnya.

Ia mengungkapkan, persoalan klasik masih belum terselesaikan oleh UMKM seperti sumber daya manusia, inovasi produk, permodalan, pendampingan, teknologi, badan hukum sampai dengan akses pasar UMKM harus mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat 59.267.759 unit usaha mikro atau sekitar 99 persen, usaha kecil sebanyak 681.522 unit atau 1,15 persen, usaha menengah sebanyak 59.263 unit atau 0,10 persen dan 4.987 unit usaha besar atau 0,1 persen.(hs/sc/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > UMKM
 
  Empat Pasal Keberpihakan Bagi UMKM Diusulkan dalam RUU Cipta Kerja
  FinTech: Tantangan dan Peluang Bagi Industri Keuangan dan Pelaku UMKM di Kawasan Timur Indonesia
  Peluncuran Aplikasi E-Order Disambut Positif Para UMKM
  Jamkrida Harus Beri Perhatian Lebih ke UMKM
  Anjungan Kaltim di TMII Perlu Perbaikan Menyeluruh
 
ads1

  Berita Utama
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra

Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soal Wacana Mendikbud Permanenkan Pendidikan Jarak Jauh, Komisi X DPR RI: Perlu Banyak Pertimbangan

Prahara di Bank CIMB Niaga Terkait Kredit Rp18 Milyar. Benarkah Menggunakan Tandatangan dan Cap Jempol Palsu?

Kejari Karo MoU Dengan Para Kades Untuk Melakukan Pendampingan Hukum Terkait Dana Desa

MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019

Lembaga Pendidikan Swasta Tutup, IPM Anjlok

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2