Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
DPR RI
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
2019-06-19 07:36:44
 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (Foto: Andri/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu pada Rapat Paripurna di Gedung DPR menyampaikan bahwa terjadi pemotongan anggaran pembangunan DPR dari Rp.7,7 triliun menjadi 5,7 triliun rupiah. Terkait dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi nasib dari DPR di suatu negara yang kebebasan parlemennya belum penuh.

"Tidak ada negara demokrasi yang anggaran DPR nya dikontrol oleh pemerintah, tetapi hanya di Indonesia. Saya sudah meminta supaya pemerintah tidak boleh mengontrol anggaran DPR, sebab itu sama saja dengan kita (DPR) berfungsi mengawasi pemerintah tetapi alat pengawasannya dipotong," tegas Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Menurut Fahri, hal itu menjadi salah satu kelemahan DPR, yakni anggarannya dikontrol oleh lembaga lain. Ia mengusulkan agar pemerintah sadar akan pentingnya independensi DPR. Kalau terus seperti ini, pemerintah seolah-olah tidak mau diawasi. "Pemerintah seakan tidak mau DPR nya kuat mengawasi. Nanti efek yang terjadi adalah terjadinya korupsi dalam pemerintah. Dengan lemahnya DPR, maka efeknya korupsi dalam pemerintah," tegasnya.

Cek and balances system adalah kondisi dimana lembaga yudikatifnya independen, legislatifnya independen, dan eksekutifnya juga independen. Fahri menambahkan bahwa sekarang lembaga legislatif tidak independen, sebab pegawainya dipegang oleh Men PAN-RB dan penggajiannya dipegang oleh Menteri Keuangan.

"Artinya demokrasinya memang tidak utuh. Saya sudah ingatkan hal ini sejak dahulu, tetapi sulit karena memang sistemnya masih demikian. Kita ini didalam legislasi bergantung kepada pemerintah. Dalam urusan anggaran tergantung juga pada pemerintah. Pengawasan pun lemah, karena pemerintah mengontrol partai politik, sehingga partai politik itu bisa disuruh mem 'bebek' saja, terserah kemauan pemerintah," ujar Fahri.

Dikatakannya, kalau partai itu nantinya mau dibikin diam, maka ambil satu orang anggota partai tersebut untuk dijadikan menteri, dan kemudian anggota yang lain (yang duduk di DPR) diminta untuk diam.

"Padahal hal itu tidak diperbolehkan, sebab dalam sistem presidensialisme, DPR itu dipilih secara independen dan merupakan oposisi terhadap pemerintah. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh partai politik. Di dalam sistem presidensialisme yang matang, kalau orang merasa partai itu mengganggu, maka dia akan memilih melalui jalur independen. Saya rasa gambar besar seperti ini mungkin tidak sanggup dilihat oleh pemerintah," pungkasnya.(dep/es/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  Parlemen Modern dan Terbuka Harus Diteruskan oleh DPR RI Mendatang
  DPR RI Kembali Gelar Lomba Kritik DPR 'Stand-Up Comedy'
  BKSAP Terangkan Pentingnya Diplomasi Dalam Parlemen
  Fungsi Kontrol dan Pengawasan Melekat pada DPR
  DPR Perjuangkan Kepentingan Nasional di Forum Internasional
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

 

  Berita Terkini
 
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul

Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka

Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah

Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong

Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2