Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Uighur
Pemerintah Indonesia Didesak Keluarkan Sikap Keberpihakan pada Etnis Uighur
2019-01-09 05:24:34
 

Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto menyampaikan interupsi saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019.(Foto: Oji/rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 memberikan perhatian khusus pada kasus kemanusiaan yang membelit Etnis Uighur di China. Dalam interupsi yang disampaikan di hadapan Pimpinan dan Anggota DPR RI, Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto meminta pada forum Rapat Paripurna agar mendesak pemerintah mengeluarkan sikap keberpihakan kepada Etnis Uighur yang merupakan etnis minoritas di China.

"Karena sifat universal kemanusiaan, sebagaimana perintah konstitusi kita, bahwa manusia harus diberlakukan secara beradab dan adil. Oleh karena itu, dalam forum yang terhormat ini, kita sebagai wakil rakyat, sejatinya kita ikut memberikan, menunjukkan sikap keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan," papar Yandri dalam interupsi Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/1).

Etnis Uighur di China kerap didiskriminasi pemerintah setempat. PBB menyatakan negara itu telah mengubah wilayah otonom Uighur, Xinjiang, menjadi sel raksasa dengan label tiada zona asasi. Bahkan China sengaja membentuk kamp penahanan yang diisi dengan pembatasan praktik ibadah dan indoktrinisasi politik. Perlakuan China terhadap etnis Uighur dilatari perbedaan agama dan keyakinan untuk menindas Uighur yang merupakan keturunan Muslim Turki asli Asia Tengah.

"Oleh karena itu kita minta kepada semua pihak, terutama Pemerintah Indonesia maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, termasuk Pimpinan DPR dan kita semua untuk mengutuk itu. Karena tidak elok kita berkoar-koar tentang kemanusiaan tapi kita membiarkan ada umat manusia yang didzolimi," ungkap legislator PAN itu.

Menanggapi masukan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon yang memimpin rapat mengatakan akan segera memberikan respon. "Terima kasih atas masukannya nanti kita tindak lanjuti," jawab Fadli.

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membacakan pidato Pembukaan Masa Persidangan III, menanggapi interupsi yang disampaikan Yandri tersebut. Ia memastikan bahwa Pimpinan DPR RI telah mengutuk kasus kemanusiaan etnis Uighur pada penutupan masa sidang yang lalu.

"Saudara Yandri benar, bahwa ada targedi kamanusiaan di belahan dunia sana, tepatnya di China, dan kami pimpinan sudah mengutuknya pada saat penutupan masa sidang yang lalu," jelas Bamsoet, sapaan akrabnya sesaat membacakan pidatonya.

Bahkan lebih lanjut Bamsoet memaparkan, Pimpinan DPR RI mendorong Komisi I RI agar memanggil Menteri Luar Negeri RI dan mendesak pemerintah agar mengeluarkan sikap keberpihakan kepada etnis Uighur. "Kita mendorong Komisi I untuk memanggil Menteri Luar Negeri dan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan sikap atau memberikan respon atas tragedi saudara-saudara kita di China," dorong Bamsoet.(eko/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Uighur
 
  Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet
  Hidayat Nur Wahid Bicara Soal Uighur Hingga Politik Identitas
  Pemerintah RI Harus Nyatakan Sikap soal Muslim Uighur
  Abdul Mu'ti: Muhammadiyah Tidak Bisa Dibeli
  Terkait Masalah HAM Umat Muslim di Uyghur China, Muhammadiyah Tetap Konsisten Membela Kemanusiaan
 
ads1

  Berita Utama
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020

Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'

Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS

Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Peduli Covid-19, Baintelkam Mabes Polri Beri Bantuan Ratusan Paket Sembako ke Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah

BP2MI Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim Polri

Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat

Jaringan 41 Kg Sabu Divonis Hukuman Mati, Tidak Ada Pertimbangan Meringankan

Penangkapan DPO Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2