Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Uighur
Pemerintah Indonesia Didesak Keluarkan Sikap Keberpihakan pada Etnis Uighur
2019-01-09 05:24:34
 

Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto menyampaikan interupsi saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019.(Foto: Oji/rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 memberikan perhatian khusus pada kasus kemanusiaan yang membelit Etnis Uighur di China. Dalam interupsi yang disampaikan di hadapan Pimpinan dan Anggota DPR RI, Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto meminta pada forum Rapat Paripurna agar mendesak pemerintah mengeluarkan sikap keberpihakan kepada Etnis Uighur yang merupakan etnis minoritas di China.

"Karena sifat universal kemanusiaan, sebagaimana perintah konstitusi kita, bahwa manusia harus diberlakukan secara beradab dan adil. Oleh karena itu, dalam forum yang terhormat ini, kita sebagai wakil rakyat, sejatinya kita ikut memberikan, menunjukkan sikap keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan," papar Yandri dalam interupsi Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/1).

Etnis Uighur di China kerap didiskriminasi pemerintah setempat. PBB menyatakan negara itu telah mengubah wilayah otonom Uighur, Xinjiang, menjadi sel raksasa dengan label tiada zona asasi. Bahkan China sengaja membentuk kamp penahanan yang diisi dengan pembatasan praktik ibadah dan indoktrinisasi politik. Perlakuan China terhadap etnis Uighur dilatari perbedaan agama dan keyakinan untuk menindas Uighur yang merupakan keturunan Muslim Turki asli Asia Tengah.

"Oleh karena itu kita minta kepada semua pihak, terutama Pemerintah Indonesia maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, termasuk Pimpinan DPR dan kita semua untuk mengutuk itu. Karena tidak elok kita berkoar-koar tentang kemanusiaan tapi kita membiarkan ada umat manusia yang didzolimi," ungkap legislator PAN itu.

Menanggapi masukan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon yang memimpin rapat mengatakan akan segera memberikan respon. "Terima kasih atas masukannya nanti kita tindak lanjuti," jawab Fadli.

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membacakan pidato Pembukaan Masa Persidangan III, menanggapi interupsi yang disampaikan Yandri tersebut. Ia memastikan bahwa Pimpinan DPR RI telah mengutuk kasus kemanusiaan etnis Uighur pada penutupan masa sidang yang lalu.

"Saudara Yandri benar, bahwa ada targedi kamanusiaan di belahan dunia sana, tepatnya di China, dan kami pimpinan sudah mengutuknya pada saat penutupan masa sidang yang lalu," jelas Bamsoet, sapaan akrabnya sesaat membacakan pidatonya.

Bahkan lebih lanjut Bamsoet memaparkan, Pimpinan DPR RI mendorong Komisi I RI agar memanggil Menteri Luar Negeri RI dan mendesak pemerintah agar mengeluarkan sikap keberpihakan kepada etnis Uighur. "Kita mendorong Komisi I untuk memanggil Menteri Luar Negeri dan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan sikap atau memberikan respon atas tragedi saudara-saudara kita di China," dorong Bamsoet.(eko/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Uighur
 
  Krisis Politik Awali Konflik di Negara Muslim
  DPR Usulkan Isu Uighur di Parlemen OKI
  Turki Minta Cina Tutup Kamp Detensi di Xinjiang
  Pemerintah Indonesia Didesak Keluarkan Sikap Keberpihakan pada Etnis Uighur
  Mengapa Terus Saja Terjadi Ketegangan antara Pemerintah Cina dan Suku Uighur?
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

 

  Berita Terkini
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta

Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka

Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II

Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2