Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pekerja Asing
Pemerintah Indonesia Harus Bela Pekerja Lokal
2019-02-18 13:57:52
 

Ilustrasi. Tampak serbuan para Tenaga Kerja Asing di Maluku Utara.(Foto: Youtube @Burhanudin Syamsi Rope)
 
PALEMBANG, Berita HUKUM - Menyusul maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia bersamaan dengan investasi, pemerintah diimbau lebih mengakomodasi dan membela kepentingan pekerja lokal. Buruh kasar asing ternyata banyak masuk daripada pekerja ahli asing. Anggota Komisi III DPR RI Saiful Bahri Ruray menyayangkan banyaknya buruh kasar yang masuk seiring investasi di Indonesia termasuk di Maluku Utara, dapilnya sendiri.

"Pemerintah harus tegas membela kepentingan anak negeri sendiri. Jangan sampai kita jadi penonton, sementara sumber daya alam kita dinikmati asing atas nama investasi," tandas Saiful usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Pelembang, Sumatera Selatan, Jumat (15/2) lalu.

Menurut politisi Partai Golkar ini, kondisi tersebut membahayakan situasi di dalam negeri, karena pemerintah sendiri masih belum bisa mengatasi problem lapangan kerja bagi para pekerja lokal. Sementara di Sumsel sendiri, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum HAM telah mengeluarkan nomor induk bagi orang asing untuk memudahkan pengawasan.

"Itu langkah yang baik walau belum maksimal, karena banyak juga yang jebol. Sekarang lebih banyak buruh kasar yang terpantau seperti di Maluku Utara dan Kendari. Kalau levelnya tukang batu atau sopir tidak perlu dari China. Di dalam negeri pun banyak," kilahnya mengomentari kebijakan Kanwil Kemenkum HAM Sumsel.

Sementara, data yang dihimpun pewarta (mh/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pekerja Asing
 
  Pemerintah Indonesia Harus Bela Pekerja Lokal
  Dialog dengan Milenial, Sandiaga Uno Dikeluhkan Soal Tenaga Kerja Asing
  51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
  Isu TKA Perlu Penanganan Serius
  Tingkatkan Investasi, Pemerintah Justru Rugikan Serikat Pekerja
 
ads

  Berita Utama
Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd

KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

 

  Berita Terkini
 
Jokowi di Ambang Kekalahan?

Aher Serukan Hadapi Pemilu Damai dengan Sejuk dan Gembira

Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd

Hormati Pilihan Politik Pihak Lain, Ialah Cara Jawara Banten Dukung Pemilu Damai

Anies Baswedan Apresiasi Seluruh Pekerja Pembangunan MRT

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2